Dewan Sebut Kepala SKPD Para Pencari Muka

Kota Bima, Kahaba.- Rapat Paripurna DPRD Kota Bima masa sidang ke-I dalam rangka penyampaian hasil reses Kamis (27/4), menjadi ajang kritik wakil rakyat untuk kepala SKPD Pemerintah Kota Bima yang tidak hadir. 3 anggota dewan yang tergabung dalam komisi III juga menilai kinerja eksekutif jauh panggang dari api.

Paripurna DPRD Kota Bima. Foto: Eric

Anggota dewan dari Komisi III Nazamudin menyorot, setiap agenda rapat yang digelar legislatif, kepala SKPD banyak yang tidak hadir apabila Walikota dan Wakil Walikota tidak hadir. Ini menandakan sikap yang tidak baik sebagai mitra pemerintah, yang seharusnya duduk bersama menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di masyarakat.

Menurutnya, sikap seperti ini akan membawa dampak tidak baik terhadap iklim kerja dua lembaga. Mestinya, saling bekerjasama untuk mengatasi setiap gejolak yang terjadi ditengah masyarakat harus terus dilakukan. Apalagi daerah diuji musibah banjir. banyak pertanyaan masyarakat sejauh mana kinerja dewan, sehingga banyak usulan yang tidak terealisasi.

“Eksekutif tidak mampu menjawab persoalan, justeru kamis sebagai legislatif yang menjadi tumbal. Reses di Kelurahan Penaraga, kami hampir saja adu pukul dengan masyarakat. Padahal bila dilihat dari subtansi masalah yang diungkapkan warga, seharusnya eksekutif melalui kepala SKPD yang mampu menjawab hal teknis seperti ini,” katanya penuh kesal.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi III Alfian Indra Wirawan. Ia juga menyorot perilaku kepala SKPD yang enggan hadir dalam rapat paripurna. Bahkan beberapa kali diundang secara resmi guna membahas penanganan pasca banjir justeru acapkali tidak hadir, alasannya pun banyak. Bahkan dalam agenda rapat paripurna hari ini, Walikota dan Wakil Walikota tidak hadir, malah kepala SKPD ikutan tidak hadir.

“Jangan karena Walikota dan Wakil Walikota tidak hadir, kepala SKPD tidak ikut hadir. Kepala SKPD ini banyak yang penjilat dan para pencari muka, semuanya takut sama pimpinan. Padahal lembaga eksekutif itu sama kedudukannya dengan legislatif,” tegasnya.

Kata dia, eksekutif sering menyampaikan bahasa sinergitas. Namun faktanya, sangat jauh dari harapan. Karena bagaimanapun, komitmen untuk bekerjasama seharusnya terjalin dengan komunikasi dua arah. Di satu sisi pihgaknya melihat, eksekutif sama sekali tidak menganggap undangan lembaga legislatif.

Setiap undangan yang disampaikan sambungnya, tidak dihargai sama sekali. Kemudian bila kepala daerah hadir pada paripurna, maka kepala SKPD juga banyak yang hadir. Lalu saat Sekda maupun Asisten yang mewakili, justeru tidak banyak yang hadir.

“Kami sorot kepala Dinas PU dan BPBD, yang pada saat ini mempunyai kegiatan pasca banjir bandang. Padahal sering diundang, tapi tetap saja tidak hadir. Ini sama sekali tidak menghargai lembaga dewan,” ungkapnya.

Sementara Asissten II Setda Kota Bima H. Syamsuddin yang dimintai tanggapan menganggap kritikan dan sorotan dewan itu sebuah dinamika. Namun dirinya memastikan tidak ada maksud lain untuk tidak hadir pada kegiatan dewan, apalagi menghindar dari undangan rapat legislatif.

“Agenda paripurna hari ini memang banyak kepala SKPD yang tidak hadir, dan diwakilkan kepada Sekretaris dan Kabid. Karena banyak kepala SKPD yang mengikuti agenda rapat di Kota Mataram, dan juga rapat Musrembangnas di Jakarta,” tuturnya.

Mantan kepala Bappeda itu menambahkan, terkait sorotan legislatif dirinya tetap akan menyampaikan kepada Walikota dan Wakil Walikota sebagai acuan kinerja kepala SKPD.

“Saya akan menyampaikan, untuk dijadikan bahan referensi kepala daerah dalam mengukur kinerja kepala SKPD,” tambahnya.

*Kahaba-04  

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. arif

    Masa gak bisa diatur agar 1 instansi mengatur/menangani seluruh jadwal acara semua pejabat2 dari walikota/bupati sampai kasie. sehingga tidak ada jadwal yg tabrakan, kan tinggal atur hari/tanggal/jam trs acaranya apa, yg ngundang siapa yg diundang siapa.

    Jadi ke depan tidak ada lg yg tidak menghadiri undangan rapat dengan alasan yang TIDAK JELAS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *