Tokoh Lintas Agama di Bima Sepakat dengan Ideologi Pancasila

Kota Bima, Kahaba.- Kementerian Agama Kota Bima selama dua hari menggelar dialog tokoh lintas agama. Pada hari pertama Rabu (19/7), dialog melibatkan tokoh lintas agama tingkat kecamatan. Dilanjutkan Kamis (20/7) melibatkan tokoh lintas agama tingkat Kota Bima.

Dialog tokoh lintas agama di kantor Kementerian Agama Kota Bima. Foto: Ady

Pertemuan dua hari ini mengangkat tema ‘Menjaga Ideologi Pancasila Dalam Keutuhan NKRI, Keharmonisan Antar Umat Beragama’. Dari dialog yang digelar, poin penting yang disepakati sejumlah tokoh lintas agama di Kota Bima yakni sepakat bahwa Pancasila sudah final sebagai ideologi Negara Indonesia.

Seperti disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bima, HM Saleh Ismail yang menegaskan bahwa Pancasila sudah final menjadi asas Negara Indonesia. Tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila.

“Semua butir Pancasila selaras dengan Islam dan tidak ada pertentangan. Maka bagi Indonesia, Pancasila sudah final,” kata HM Saleh saat menjadi narasumber Dialog Tokoh Lintas Agama di Aula FKUB Kota Bima, Kamis (20/7) siang.

Menurut HM Saleh, warga Negara Indonesia yang memiliki keragaman kultur, adat istiadat dan agama selama ini sudah disatukan oleh Pancasila. Bagi Islam, Pancasila juga sejalan dengan nilai-nilai agama.

Misalnya dalam sila pertama jelasnya, mengatur bahwa setiap warga Negara Indonesia harus berke-Tuhan-an. “Bagi yang tidak mengakui adanya Tuhan maka tidak boleh ada Indonesia,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Tokoh Agama Kristen, Pendeta Abraham. Baginya, Pancasila telah mengakar dalam kehidupan warga Negara Indonesia selama puluhan tahun. Pancasila telah terbukti mengayomi semua masyarakat dari berbagai latar belakang sehingga hidup damai dan tentram.

“Kita ini hidup setelah Negara Indonesia merdeka, sementara dasar negara telah diletakkan para penduhulu kita. Jadi tentu harus diikuti oleh semua komponen bangsa,” ujarnya.

Karena itu, Pendeta Abraham tidak setuju jika ada pihak-pihak yang ingin merubah dasar negara Pancasila. Pemerintah diharapkannya mampu mendekati secara persuasif dengan dialog bila memang ada pihak tertentu yang tidak menerima Pancasila sebagai dasar negara.

*Kahaba-03

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *