Stop Pekerja Anak, Legislatif Minta Pengawasan Ketat

Kota Bima, Kahaba.- Dugaan eksodus pekerja anak dari Provinsi NTT yang masuk ke Kota Bima turut direspon Anggota Legislatif. Pemerintah Kota Bima melalui SKPD tehnis diminta menyikapi serius dengan mengawasi ketat masuknya para pencari kerja, terutama usia anak.

“Setelah membaca beberapa pemberitaan di beberapa media, serta hasil temuan adanya dugaan eksodus anak dari luar Kota Bima, ini sudah sangat menguatirkan,” kata Anggota DPRD Kota Bima Komisi I, H Agus Wirawan, Rabu (26/7).

Menurut duta PAN ini, kekuatiran itu beralasan karena kedatangan para pencari kerja dari NTT tanpa diketahui pemerintah daerah. Apalagi mereka didominasi anak-anak, justeru dipekerjakan diberbagai unit usaha, serta berada lingkungan masyarakat tanpa pekerjaan yang jelas.

“Kami tidak melarang warga ini untuk mencari pekerjaan dan rejeki, tapi minimal harus mempunyai keterangan domisili yang pasti. Sebab bila terjadi suatu masalah dilapangan maupun tempat kerja, pemerintah kebingungan memproteksi karena bukan warga kita,” terang Agus.

Hal senada juga disampaikan Anggota Dewan dari Partai Demokrat, H Ridwan Mustakim. Ia mendesak pemerintah daerah melalui SKPD terkait harus segera mengambil sikap. Bergerak cepat dan mengambil langkah serta tindakan untuk mengawasi keberadaan pekerja anak dari NTT tersebut.

Pemerintah juga perlu memfungsikan aparat kelurahan, sebagai leading sektor pemerintah terdepan yang mengetahui kondisi di lingkungan masing-masing secara pasti.

“Segera turun lapangan, mengecek keberadaan warga ini. Lakukan pendataan, dan laporkan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

*Kahaba-04

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *