Audiensi, Pemerintah Desa Maria Utara Siap Penuhi Tuntutan APMPD

Kabupaten Bima, Kahaba.- Menyoal pengelolaan dana desa yang tidak transparan dan akuntabel, Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Desa (APMPD) kembali mengelar audiensi dengan kepala Desa Maria Utara, Selasa (1/8).

Ilustrasi

Koordinator APMPD Alimudin mengatakan, pengelolaan dana Desa Maria Utara ditahun 2015 dan 2016 dinilai ada dugaan praktek KKN dan tidak terbuka terhadap masyarakat. Dugaan itu seperti persoalan tidak tersedianya papan informasi dusun, penerima bantuan usaha bakulan yang tidak tepat sasaran, alat pertukangan kelompok yang disimpan di kantor Desa, pembangunan drainase Dusun Taa yang amburadul, pengurus bumdes yang belum dibentuk serta persoalan lainya.

Menangapi hal ini kades Maria Utara Alimudin membantah karena pengelolaan dana Desa Maria Utara sudah dilaksanakan secara terbuka, transparan dan akuntabel.

“Setiap kegiatan baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kita libatkan masyarakat, ada kegiatan kita sosialisasikan baik lewat masjid, musholla, acara doa, maupun pada kegiatan masyarakat lainnya,” jelasnya.

Penerima bantuan juga kata dia, merupakan mereka yang memenuhi kriteria dan tidak ada yang dipotong. Kemudian untuk alat pertukangan, pihaknya memang simpan di desa, tetapi dipergunakan bagi masyarakat dengan cara pinjam pakai.

“Sementara itu BUMDes akan kami bentuk karena tahun ini sudah pos anggarannya,” janjinya.

Sementara pada bagian pekerjaan drainase, terjadi saling lempar tanggungjawab. Ihsan yang merupakan tim pelaksana yang dibentuk Kades mengakui pada saat pekerjaan belum ada dokumen baik gambar maupun RAB. Sehingga dilaksanakan sesuai keadaan pada saat itu, karena memasuki musim hujan.

Menangapi hal ini, Aminullah kepala UPT PU Kecamatan Wawo yang sempat hadir pada saat itu mengatakan untuk paket pekerjaan di Desa Maria Utara hanya pembuatan jalan uasaha tani yang bisa kami pertanggungjawabkan sementara untuk drainase Loka Ese, Loka Awa, Dusun Taa kami tidak bisa pertanggungjawabkan.

“Untuk 3 paket itu MoU pengawasan saya tidak tahu sehingga diluar hasil pengawasan kami,” jelasnya.

Setelah melalui dialog yang alot, akhirnya pemerintah Desa Maria Utara siap memenuhi tuntutan dari APMP dalam waktu yang singkat. Baik itu yang berkaitan dengan pekerjaan fisik, penyerahan nama-nama penerima bantuan, memberikan nama tim pelakasana, pengadaan papan informasi dan tuntutan lainnya.

*Kahaba-08

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *