Kabupaten Bima, Kahaba.- Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Kabupaten Bima, Selasa (22/8) pagi kembali menfasilitasi pertemuan lintas SKPD. Kegiatan ini digelar di Tambora Homestay Kota Bima bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Bima.
Ketua Lakpesdam PCNU Kabupaten Bima Asrul Raman menjelaskan, tujuan kegiatan untuk singkronkan program percepatan pembangunan 131 desa tertinggal yang tertuang di Renstra dan Renja SKPD dengan RPJMD Kabupaten Bima.
SKPD yang terlibat dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini kata dia, merupakan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal Kabupaten Bima yang telah dibentuk tahun lalu.
“Keberadaan Pokja ini untuk menindaklanjuti piagam komitmen bersama Lakpesdam dengan Bupati Bima. Hari ini merupakan pertemuan lanjutan untuk keempat kalinya,” jelas Asrul.
Pertemuan kali ini sambungnya, hanya untuk memastikan ada atau tidaknya program SKPD yang diarahkan ke upaya percepatan pembangunan desa tertinggal di dalam dokumen Renstra SKPD.
“Sebagai langkah awal, dari 131 desa kita akan fokus mereview RMJMDes 7 desa di Kecamatan Tambora. Isu lain yang ingin kita pastikan yakni pengembangan kawasan Tambora,” paparnya.
Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Bima Agus Salim mengatakan, percepatan pembangunan desa tertinggal memang telah menjadi misi pemerintah daerah. Hal ini harus bisa diterjemahkan masing-masing SKPD dalam bentuk program dan terintegrasi dengan baik.
Hanya saja diakuinya, kendalanya belum ada satupun dokumen SKPD yang saling terkoneksi dalam upaya percepatan pembangunan desa tertinggal. Misalnya, pemerintah daerah sudah mempunyai dokumen RT-RW. Idealnya, semua program pembangunan mengacu ke dokumen ini.
“Tapi persoalannya selama ini, kita kerap kali tidak mematuhi dokumen yang kita buat sendiri. Program dari hulu ke hilir harusnya terintegrasi dengan baik antar SKPD,” terangnya.
Agus menambahkan, agar program yang disusun terarah dengan baik ada 4 Pilar prioritas pembangunan desa tertinggal. Yakni peningkatan prasarana desa, embung, Produk Unggulan Desa (Prukedes) dan BUMDes. “Prinsipnya dalam membangun itu harus tematik, integratif dan spasial,” ujarnya.
*Kahaba-03
