Kota Bima, Kahaba.- Pemkot Bima saat ini tengah melakukan pemetaan untuk penambahan UPT semua dinas. Dinas pun diberikan ruang untuk melakukan kajian secara akademis, apakah perlu dibuatkan atau tidak.
Kabag Organisasi Pemerintahan Daerah (OPA) Setda Kota Bima Ihya Ghazali menjelaskan, pemetaan dan kajian sudah dilakukan beberapa pekan lalu. Seluruh dinas juga sudah dipanggil untuk melakukan kajian akademik. Setelah itu, dinas menyampaikan usulan kepada pemerintah untuk diteruskan ke pemerintah Provinsi NTB.
“Jika nanti dinas tidak menyampaikan kembali setelah melakukan kajian, maka dinas tersebut belum bisa dibentuk UPT,” jelasnya, Rabu (30/8).
Menurut Ghazali, pembentukan UPT dilakukan karena sejumlah SKDP yang sudah berubah berdasarkan OPD baru. UPT yang dibentuk nanti juga memiliki klasifikasi. Seperti tipe A yang memiliki beban kerja tinggi, atau 2 Kecamatan yang digabung satu UPT. Pada tipe A, minimal 2 pejabat struktural dan 7 fungsional. Kemudian pada tipe B, beban kerja rendah dan hanya membutuhkan ASN minimal 7 orang. 1 pejabat struktural dan 6 Fungsional.
“Pembentukan UPT ini tentu tidak akan menganggu dinas. Karena nanti memiliki tupoksi masing – masing,” katanya.
Ghazali menambahkan, beberapa dinas di Kota Bima juga sudah memiliki UPT, seperti Dinas Dikbud, Dikes, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungunan dan Dinas Koperindag.
*Kahaba-01
