Temukan Kejanggalan Pembangunan Masjid Terapung, Dewan Desak Aparat Turun Tangan

Kota Bima, Kahaba.- Sejumlah anggota DPRD Kota Bima meninjau proses pembangunan Masjid Terapung di Pantai Amahami, Senin (4/9). Pada kesempatan itu, para wakil rakyat tersebut pun meminta agar aparat seperti polisi dan jaksa segera menyikapi proyek dimaksud. Tanpa harus menunggu laporan.

Dewan Kota Bima saat tinjau proses pembangunan Masjid Terapung. Foto: Eric

Ketua Komisi III DPRD Kota Bima Sudirman DJ bersama anggota dewan lain melihat ada beberapa kejanggalan dalam proses pelaksanaan proyek yang menghabiskan dana Rp 12 miliar itu. Apalagi munculnya permintaan tambahan dana lagi sebesar Rp 2,8 miliar untuk pekerjaan interior dan sejumlah tambahan fasilitas lain.

“Boro-boro minta dana tambahan interior Rp.2,8 miliar, bangunannya saja belum jadi,” sorotnya.

Selain dana interior masjid sambung Duta Partai Gerindra itu, kejanggalan lain adalah adanya papan proyek PT. Mercu Buana senilai Rp 2,4 miliar disekitar pengerjaan Masjid Terapung. Sementara sepengetahuan mereka, dalam APBD yang ditetapkan adalah dana Rp 12 miliar.

“Berdasarkan Kepres 80 tentang barang dan jasa, tidak bisa ada item berbeda dalam satu lingkup pekerjaan, yang seharusnya menjadi satu kesatuan, sehingga tidak boleh ada dua item pekerjaan dalam satu item program. Inikan janggal dan aneh, maka akan kita lakukan penelusuran lebih mendalam,” akunya.

Dengan adanya dua kejanggalan tersebut, telah meyakini bahwa penolakan pembangunan masjid terapung sejak awal terbukti. Karena yang dikhawatirkan, pembangunan tersebut terindikasi untuk menguntungkan kepala daerah saja.

Berdasarkan dua kejanggalan tersebut, pihaknya menduga sejak awal pembangunan Masjid Terapung merupakan proyek akal-akalan. Indikasi lainnya, karena sebentar lagi jabatan selesai, maka semua pekerjaan dan proyek mau diborong semua.

“Kami mencium ada indikasi korupsi, makanya proyek ini harus diusut,” inginnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak lembaga penegak hukum seperti Polisi dan jaksa ntuk bergerak. Jangan hanya menunggu laporan. Karena jika muncul indikasi dari pemberitaan media massa, itu bisa menjadi dasar untuk melakukan penyelidikan.

“Pembangunan ini diduga kuat aroma korupsi, sehingga kami minta kepolisian dan jaksa turun tangan dan jangan tunggu laporan saja,” desaknya.

*Kahaba-04

 

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. Aston Martin

    Lha kok baru hari gini baru sadar suar sensasi ada kejanggalan,bukannya pas rapat dewan ketok anggarannya…trus siapa yg ketok lolosin anggarannya,trus ditambah lagi pake referensi KEPPRES 80,ini malah aneh,bukannya tu keppres dah gugur 2009 silam bos…sekarang PERPRES 70 2012,klausul atau pasal mana yg bos maksud…CCO atau ADDENDUM…bacalah dulu

  2. Wahyu Bringas

    Mainkan peranmu wahai sang dewan
    Mainkan politik adu dombamu
    Mainkan Manajemen Konflikmu
    Krna masyarakat qta gampang di bodohi dan diadu domba
    Seakan akan mereka tau masalahnya dan pasti menghijat
    Seakan akan mereka pintar mngurainya dan pintar membangun
    #anda yg ttd anda pula yg acc

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *