Evaluasi APBDP Selesai, Rp 2,8 Miliar Lolos dengan Catatan

Kota Bima, Kahaba.- Evaluasi APBDP Kota Bima tahun 2017 di Gubernur NTB sudah selesai. Dinamika pro dan kontra soal penambahan anggaran Masjid Terapung Amahami pun akhirnya usai. Anggaran untuk masjid itu pun lolos dengan catatan.

Ketua DPRD Kota Bima Feri Sofiyan. Foto: Bin

Ketua DPRD Kota Bima Feri Sofiyan menjelaskan, saat pembahasan evaluasi di Gubernur NTB juga melahirkan dinamika dan perbedaan sudut pandang. Namun ia memastikan dinamika tersebut wajar setiap kali ada pembahasan.

Mengenai penambahan anggaran Masjid Terapung Amahami sebesar Rp 2,8 miliar kata Feri, lahir perbedaan pendapat. Apalagi ada salah satu anggota DPRD Kota Bima yang melayangkan surat atas nama pribadi, kemudian itu menjadi bahan pertimbangan.

“Karena perbedaan sudut pandang, kita minta pihak provinsi agar semua pembahasan dikaji secara yuridis, termasuk Masjid Terapung Amahami. Dan evaluasinya sudah selesai. Hari ini diserahkan ke pemerintah daerah,” tuturnya, Kamis (24/10) di kantor DPRD Kota Bima.

Feri mengakui, pada prinsipnya saat pembahasan penambahan anggaran Masjid Terapung Amahami terjadi harmonisasi dan sinkronisasi. Apakah sesuai aturan, RPJMD tingkat Provinsi dan RPJMD nasional. Kemudian dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah provinsi menyampaikan sejumlah catatan.

“Semua item pembahasan itu ada catatannya. Termasuk Rp 2,8 Milir. Tapi, catatan ada yang bersifat kembali ke yuruidis formal dan ada juga hanya saran yang bisa dan tidak diikuti,” paparnya.

Kendati penambahan anggaran Masjid Terapung Amahami sudah memiliki catatan. Namun Feri mengaku saat ini belum menerima catatan tersebut.

“Saya belum terima catatan dari hasil evaluasi. Hari ini mulai kita bahas di tingkat Banggar dan TAPD untuk selanjutnya di paripurna,” tambahnya.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *