Walikota Bima Tandatangan Piagam Zona Integritas, Menuju Wilayah Bebas KKN

Kota Bima, Kahaba.- Walikota Bima HM Qurais H Abidin beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota dan Kabupaten Bima menandatangani piagam pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Jumat (6/10) di aula kantor Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas 1 B.

Walikota Bima saat menandatangani Piagam Zona Integritas. Foto: Hum

Penandatanganan piagam dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Raba Bima Kelas 1B Sutaji, Walikota Bima, Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima, Widagdo Mulyono Petrus, Dandim 1608/Bima Yudil Hendro, Kapolres Bima Kota diwakili Wakapolres Kompol I Made Wiranata Adi Sanjaya, Kapolres Bima Kabupaten AKBP Bagus Satrio Wibowo.

Menurut Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, Sutaji pencanangan pembangunan zona integritas merupakan suatu keharusan bagi institusi pengadilan negeri di seluruh Indonesia, dalam rangka menjadikan wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus menjadikan birokrasi yang bersih dan melayani.

Dikatakannya, institusi pengadilan harus memberikan yang terbaik bagi masyarakat, baik dari segi pelayanan maupun segi kebersihan. Apalagi dalam waktu dekat pengadilan negeri Raba Bima akan dinilai untuk mendapatkan status akreditasi. Ia berharap pengadilan negeri raba Bima mendapatkan nilai akreditasi baik.

Oleh karena itu, Sutaji mengharapkan dukungan moril dari pemerintah daerah agar pelayanan kantor Pengadilan Negeri Raba Bima menjadi lebih baik.

“Kedepan kami mengharapkan dukungan moril dari pemerintah daerah bukan dukungan material, supaya step by step pelayanan kantor pengadilan ini menjadi lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Bima dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai salah satu unsur penegak hukum, khususnya di wilayah Bima yang telah mencanangkan pembangunan zona integritas. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk sinergi antara pengadilan negeri raba Bima dengan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan badan peradilan Indonesia bebas dari segala bentuk tindakan korupsi dan penyuapan.

“Mari kita dukung komitmen sepenuhnya dalam menindaklanjuti pencanangan pembangunan zona integritas menuju proses pembangunan wilayah bebas korupsi,” ajak Walikota.

*Kahaba-01/Hum

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *