Pemkot Belum Tindak Sita Erny, Ragu dengan Putusan di Website PN Yogyakarta dan MA

Kota Bima, Kahaba.- Karena ragu dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta dan Mahkamah Agung (MA) yang tertuang di laman website resmi 2 lembaga tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima belum juga menindak mantan Kabid PNFI Dikpora Kota Bima, Hj. Sita Erny.

Kepala BKPSDM Kota Bima H Supratman. Foto: Bin

Hasil putusan yang ditayangkan secara online itu rupanya tidak bisa dijadikan acuan pemerintah untuk menindaklanjuti kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjebloskan ASN itu ke penjara.

“Mengenai keputusan MA dan PN Slemen via online telah kami lihat dan baca, tapi belum bisa dijadikan acuan untuk bertindak,” ujar Kepala BKPSDM H. Supratman, Jumat (20/10).

ia pun mengaku sudah berkoordinasi berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Bima, perihal putusan dua lembaga hukum tersebut. Hasilnya, putusan itu tidak bisa jadikan referensi untuk menindak Sita Erny.

“Setelah kami perhatikan juga, tanda tangan dan stempel dari MA dan PN Yogyakarta tidak ada dalam putusan online tersebut,” katanya.

Maka dari itu, kata mantan Setwan DPRD itu melanjutkan, untuk menindaklanjuti kasus dimaksud, pihaknya dalam waktu dekat akan mengirimkan surat telaah kepada Walikota Bima. Meminta petunjuk agar sikap dan tindakan apa yang harus dilakukan pihaknya untuk kasus tersebut.

Pihaknya juga ingin bersurat ke PN Yogyakarta dan MA juga. Meminta salinan putusan asli yang telah dicap dan ditandatangani. Dengan adanya itu, maka Sita Erny bisa ditindak sesuai aturam yang berlaku.

Sementara itu Kabag Hukum Setda Kota Bima Abdul Wahab membenarkan apa yang dijelaskan kepala BKPSDM.

“Kami melihat keputusannya, tapi belum bisa bertindak. Karena tidak tertuang tanda tangan, dan cap stempel dari MA dan PN Yogyakarta,” bebernya.

Maka dari itu, pihaknya masih menunggu surat telaah dari BKPSDM yang ditujukan ke kepala daerah. Apapun hasil telah Walikota, tentu akan akan tindak lanjuti secara serius.

*Kahaba-04

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. Che guevara

    yg bodoh siapa ya…?
    ko” ragu dgn keputusan on line lembaga hukum….

    ironis dan memalukan pejabat kota bima…
    dgn mudah layaban on line…
    agar publik bisa mengetahui dgn mudah…

    tp justeru mereka anggap tidak sah….ahahahahhaha….

  2. sandipanji

    ini bukan pejabat yang sekolah di zaman purba kala…. pasti pejabat ini dulu kuliahnya di bawah pohon karena masih desa dulu… itu harap maklum namax orang kampung mas che guavara….. jadi g tau online apa sh artinya????… klo jual kacang di tanah kelahiran pasti bapak pejabat ini lebih paham ya klo online g paham…. saya saran buat pejabat usahan beli paket internet biar paham ya… malu donx sama anak kamu dan kel.besar kamu online aja g paham wkwkwkwkwkw

  3. sandipanji

    hanta kamu mu ku Qurais bejabat macam ake….. malu Qurais pelihara pejabat yang otak bodoh macam ini… dijual di pasar 3 seribu aja g laku ini pejabat… klo buat pesuruh lap meja Qurais lebih bermanfaat

  4. sandipanji

    kenapa diangat mu H.Qurais bejabat macam ake….. malu H.Qurais pelihara pejabat yang otak macam ini… dijual di pasar 3 seribu aja g laku ini pejabat… klo buat pesuruh lap meja H.Qurais lebih bermanfaat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *