Warga Rabadompu Barat Keluhkan Soal Penanganan Banjir dan Kelangkaan Pupuk

Kota Bima, Kahaba.- Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba menjadi lokasi kelima dalam agenda reses Anggota DPRD Kota Bima Dapil III, Rabu (25/10) pagi. Tatap muka 9 wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat ini dilaksanakan di Lapangan Pahlawan Raba.

Reses Anggota DPRD Dapil III di Rabadompu Barat. Foto: Ady

Pada reses kali ini, aspirasi soal penanganan dampak banjir masih menjadi sorotan kendati bencana itu sudah berlalu setahun lamanya. Adalah Riyanto, warga Rabadompu Barat yang menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib korban banjir kepada para Legislator.

Riyanto mengaku, banjir bandang yang menerjang Kota Bima terjadi setahun lalu dan sampai saat ini masih menyisakan duka bagi warga. Pasalnya, di Rabadompu Barat ada beberapa korban banjir yang rumahnya hanyut dicueki pemerintah.

Mereka tanpa perhatian sama sekali dan hingga kini terpaksa hidup menumpang lantaran tidak punya tempat tinggal. “Kasihan Pak Dewan, rumah mereka hanyut tetapi sampai sekarang belum ada perhatian sama sekali dari pemerintah. Mereka belum punya tempat tinggal,” ungkapnya.

Ia juga menguatirkan, musim hujan yang mulai mengguyur Kota Bima menyebabkan trauma masyarakat. Terutama yang tinggal di pinggir sungai. Diusulkannya, agar sepanjang bibir sungai bagian utara di sekitar Kediaman Almarhum HM Nur A Latief dibangun pembatas.

“Kami kuatir, kemungkinan intensitas hujan tahun ini semakin tinggi dibanding tahun lalu. Ini penting untuk keselamatan warga,” ujarnya.

Aspirasi lain datang dari Ketua RW 01, Abdul Haris. Ia mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bagi petani di Rabadompu Barat. Kalaupun ada, harga jual pupuk bisa dua kali lipat dari harga normal. Kondisi ini sangat memberatkan petani karena harga tinggi tidak seimbang dengan pemasukan.

“Kami mohon kepada wakil rakyat bisa membantu dengan mengendalikan harga pupuk dan memastikan ketersediaannya bagi petani,” harapnya.

Kemudian aspirasi lainnya, seperti soal pembebasan lahan untuk pemakaman, penyelesaian deker di RT 03, pembuatan gorong-gorong di RT 02, pembukaan jalan lingkar sebagai jalur alternatif mulai RT 07 sampai RT 05, pembangunan gedung serbaguna dan meminta agar lapak di Lapangan Pahlawan tidak dibongkar lagi.

Menjawab aspirasi warga, Anggota Komisi III, Nazamudin mengakui, penanganan soal banjir di Kota Bima memang masih banyak dikeluhkan masyarakat pada setiap kesempatan kunjungan reses. Pihaknya pun sudah kerap menyuarakan juga. Namun demikian, aspirasi itu akan kembali dikoordinasikan dengan pemerintah agar segera ditindaklanjuti.

Sementara terkait kesulitan pupuk, Duta PKPI ini menyebut kebutuhan pupuk dihitung berdasarkan luas lahan atau RDKK. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sudah diatur pemerintah. Bila melihat hitungan kebutuhan pupuk setiap tahun, maka sebenarnya mencukupi untuk Kota Bima.

Namun faktanya kata dia, di setiap lokasi reses kesulitan pupuk dan tingginya harga selalu dikeluhkan petani. Ia melihat salah satu penyebabnya, ada kekuatiran petani ketika masuk musim tanam. Langsung mencari dan membeli pupuk dalam jumlah banyak sehingga berdampak tidak meratanya pembagian ke petani.

“Padahal sudah dibagi pupuk itu berdasarkan RDKK. Namun, kadang-kadang ada pengecer nakal juga, melayani yang menawar dengan harga tinggi. Ada juga yang sering jual kiloan,” sebutnya.

Disisi lain lanjut dia, pengawasan distribusi pupuk memang belum maksimal dilakukan selama ini. Dalam hal pengawasan, harus diakui tidak bisa dilakukan oleh DPRD saja.

“Makanya kami berkoordinasi dengan Kepolisian dan dinas tehnis agar pengawasan pupuk ditingkatkan dan menjadi perhatian serius. Ini masukan yang bagus dan akan menjadi atensi kami,” ujarnya.

*Kahaba-03

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *