Dana Bergulir tak Bisa Dicairkan Lagi, Ini Kendalanya

Kota Bima, Kahaba.- Permintaan dana bergulir selalu disuarakan masyarakat disemua kelurahan setiap kali kunjungan reses Anggota DPRD Kota Bima Dapil III selama 5 hari. Warga berharap, dana stimulan untuk modal usaha bakulan dan UKM itu tetap digulirkan ke masyarakat agar membantu peningkatan ekonomi.

Reses Anggota DPRD Kota Bima Dapil III di Rabadompu Barat. Foto: Ady

Namun menurut Anggota DPRD Kota Bima Nazamudin, dana bergulir sudah dihentikan sejak lama oleh pemerintah dan hanya bertahan sekitar 2 tahun. Penyebabnya, karena kredit dana bantuan yang bersumber dari APBD itu menjadi temuan BPK karena macet alias banyak mengendap di masyarakat.

“BPK sudah memberikan catatan agar tidak memberikan bantuan uang tunai atau dana bergulir lagi sementara. Karena uang banyak mengendap di masyarakat,” jelas Nazamudin saat reses di Kelurahan Rabadompu Barat, Rabu (25/10) pagi.

Namun, pihaknya tidak pesimis dan akan berupaya mencari solusi lain untuk tetap membantu masyarakat kecil. Misalnya seperti yang diterapkan di Semarang saat DPRD Kota Bima melaksanakan kunjungan kerja beberapa waktu lalu.

“Masyarakat di Semarang bermitra dengan bank daerah sehingga ekonomi kerakyatan terbantu. Saya yakin itu bisa diterapkan di Kota Bima, tetapi kita perlu membahasnya lebih lanjut,” jelas dia.

Hal senada disampaikan, Edy Ihwansyah. Menurut Duta PPP ini, pemerintah daerah tidak bisa melaksanakan lagi pemberian modal usaha melalui dana bergulir karena sudah ada catatan BPK. Hingga saat ini, catatan piutang yang mengendap di masyarakat sebanyak Rp 2 miliar lebih.

“Tiap tahun selalu ada LHP BPK. Sementara kita masih ada catatan piutang Rp 2 miliar lebih karena macet di masyarakat. Sehingga belum bisa dibantu lagi kalau belum selesai,” terangnya.

*Kahaba-03 

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *