RAPBD 2018 Belum Mampu Terjemahkan RPJMD Walikota Bima

Kota Bima, Kahaba.- Ketua Komisi III DPRD Kota Bima Syahbudin menilai RAPBD tahun 2018 yang saat ini tengah dibahasnya di tingkat Komisi belum mampu mewujudkan target Walikota Bima untuk menyelesaikan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ketua Komisi III DPRD Kota Bima Syahbudin. Foto: Eric

Pasalnya, sejumlah rencana program yang diajukan sejumlah SKPD, terutama yang ditangani oleh Komisi III, masih jauh panggang dari api. Padahal, RPJMD menjadi penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang harus dituntaskan pada masa akhir jabatan Walikota Bima tahun 2018 nanti.

Menurut Syahbudin, dari hasil rapat di ruang Walikota Bima akhir Oktober tahun 2017 lalu. Walikota Bima HM Qurais H Abidin menjanjikan akan menyelesaikan RPJMD. Harapannya, di APBD terakhir masa jabatannya, visi misi yang tertuang dalam RPJMD bisa diselesaikan.

Sementara dari hasil klinis RAPBD oleh komisi III. Masih ditemukan beberapa item pekerjaan yang belum bisa mendukung harapan Walikota Bima. Seperti penuntasan pekerjaan jalan, drainase, irigasi dan sejumlah infrastruktur lain.

“Artinya, jika kami melihat dengan RAPBD yang dibahas di tingkat komisi ini. Sejumlah SKPD belum ada yang mampu menerjemahkan keinginan Walikota menyelesaikan RPJMD,” ujarnya, Kamis (16/11).

Malah sambung duta Partai Gerindra itu, belanja – belanja dalam RAPBD lebih banyak dialihkan ke hal hal hang tidak terlalu penting. Seperti honor pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang mencapai Rp 1,3 Miliar. Juga pembangunan tugu peringatan di tersebut sebesar Rp 700 juta lebih.

Tidak hanya itu ungkapnya, masih minimnya penganggaran pasca banjir dan pencegahan banjir. Ia justru baru melihat yang sedikit menyentuh penanganan banjir, yakni di BPBD Kota Bima. Penganggaran sekitar Rp 280 juta untuk sumur resapan sebanyak 50 titik.

“Itu pun masih sedikit. Mestinya harus diperbanyak. Sekarang musim hujan, rawan banjir. Kalau bisa sumur resapan diperbanyak,” katanya.

Bila perlu, program sumur resapan dibuat dalam skala besar. Agar bisa juga ditempatkan di wilayah timur. Guna mengurangi debit air yang akan mengarah ke arah barat.

Untuk itu, pihaknya berharap dimasa terakhir Walikota Bima, SKPD bisa mendorong tercapainya RPJMD seperti yang menjadi keinginan Walikota Bima.

“Di komisi tidak memiliki kewenangan untuk utak atik soal RAPBD ini, hanya  memberikan cacatan. Di Banggar nanti yang bisa memiliki kewenangan,” tambahnya.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. Che guevara

    SKPD bnyk yg otak uang….
    jd lupa sama masyarakat…

    trmksh pa ketua Komisi III…
    teruslah kritik pemerintah daerah…krn sdh keluar dr rel program yg seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat….

    trmksh bapak dewan d komisi III….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *