Ketidakadilan Sosial, Salah Satu Pemicu Konflik di Bima

Kota Bima, Kahaba.- Konflik horisontal antar kelompok masyarakat, antar kampung maupun antar desa di Bima yang kerap terjadi setelah diurai ternyata dipicu beberapa faktor. Menurut Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Irfan Abubakar, faktor yang menjadi akar penyebab konflik diantaranya adalah ketidakadilan sosial.

Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Doktor Irfan Abubakar saat menjadi narasumber dialog publik yang digelar Rumah Cita

Ketidakadilan sosial dimaksud kata Doktor kelahiran Bima ini, yakni dalam bentuk distribusi ekonomi, sumber ekonomi dan sumber pendapatan. Hanya sedikit orang yang mendapatkan akses pekerjaan dan gaji yang baik. Selebihnya sebagian besar masyarakat hanya memiliki pendapat pas-pasan.

Hal ini kata dia, bisa memunculkan rasa cemburu terhadap orang kaya sehingga dapat mendorong orang untuk melakukan perlawanan dalam rangkat merebut keadilan. Contoh kecil yang ia lihat, seperti program pembangunan antara Bima dengan Pulau Lombok terjadi kesenjangan yang cukup besar.

“Makanya para intelektual Bima saya dapat kesan mereka bersatu dengan Sumbawa mendorong agar terbentuk provinsi baru yang dinamakan Provinsi Pulau Sumbawa,” jelasnya saat menjadi narasumber pada kegiatan Dialog Publik yang digelar Rumah Cita Bima di Aula Kantor FKUB Kota Bima, Senin (20/11) pagi.

Salah satu faktor yang mendorong pembentukan provinsi baru tersebut menurutnya, adalah perasaan bahwa pembangunan di NTB tidak merata, karena segala sesuatu ditentukan Gubernur yang notabene lebih memihak pada pembangunan di Lombok.

“Masalah ini kalau tidak kelola dengan baik, lama-lama akan memunculkan rasa tidak puas, rasa tidak adil. Kadang-kadang dalam manajemen konflik masyarakat bisa dipanas-panasin dulu kalau mau mendapatkan keadilan,” paparnya.

Kemudian faktor lain yang juga paling bahaya sebagai akar pemicu konflik menurut Pengamat Konflik ini adalah identitas. Memang yang namanya identitas itu alamiah saja bagi kelompok-kelompok masyarakat.

“Kita ini bicara tentang penanganan konflik Bima. Misalnya ya karena dasar identitas kita sebagai orang Bima. Kalau tidak ada indetitas tidak akan muncul diskusi-diskusi, karena kita merasa satu nasib dan satu perjuangan serta tinggal di daerah yang sama,” ujarnya.

Begitu pula denga ormas-ormas keagamaan lanjutnya, Muhammadiyah dengan identitasnnya, NU dengan identitasnya dan ormas lain dengan identitasnya pula. Namun akan menjadi persoalan, ketika ada kelompok masyarakat yang merasa identitasnya akan hilang karena dominisasi identitas kelompok lain.

Masalah identitas akan bahaya, ketika ada identintas baru yang masuk merongrong identitas yang sudah diterima secara umum. Hal ini menimbulkan rasa takut bagi kelompok masyarakat yang tidak ingin identitas kelompoknya hilang.

“Lama-lama kalau terjadi persoalan, karena tidak punya pengalaman mengatasi masalah, cara-cara kekerasan bisa menjadi pilihan karena dianggap mengancam. Padahal kan tidak harus begitu,” urainya.

Artinya kata dia, masalah identitas ini akan menjadi bahaya kalau tidak kelola dengan baik. Tapi Irfan melihat dari sekian faktor yang ada, faktor identintas tidak terlalu kuat di Bima. Justru faktor yang paling menonjol menurutnya adalah violence cultur atau budaya kekerasan yang sudah begitu kuat.

“Bukan hanya kultur kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal atau ucapan yang berbau kekerasan,” tandasnya.

*Kahaba-03

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *