Kabar Bima

Pemerintah Akui Analisis Lingkungan Persiapan Lahan Relokasi Korban Banjir Belum Ada

247
×

Pemerintah Akui Analisis Lingkungan Persiapan Lahan Relokasi Korban Banjir Belum Ada

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Pejabat di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Pujawan mengakui analisis lingkungan untuk persiapan lahan relokasi korban banjir di Kelurahan Sambinae saat belum ada dan tengah diurus di Provinsi NTB. (Baca. Persiapan Lahan Pemukiman Korban Banjir Berujung Masalah)

Pemerintah Akui Analisis Lingkungan Persiapan Lahan Relokasi Korban Banjir Belum Ada - Kabar Harian Bima
Dewan saat tinjau pekerjaan lahan relokasi banjir di Kelurahan Sambinae. Foto: Bin

Pernyataan itu disampaikan Pujawan saat mendampingi anggota Komisi III DPRD Kota Bima turun meninjau lahan gunung yang diratakan untuk persiapan relokasi korban banjir, Kamis (23/11). (Baca. Dewan Tinjau Lokasi Lahan Relokasi Korban Banjir, Warga Sambinae Ancam Usman Lapor Polisi)

Pemerintah Akui Analisis Lingkungan Persiapan Lahan Relokasi Korban Banjir Belum Ada - Kabar Harian Bima

Kata dia, saat ini Desain Engineering Desain (DED) lagi digarap di Provinsi. Karena lahan tersebut untuk pemukiman masyarakat yang terdampak bencana banjir. sementara sumber pendanaannya dari pusat. Pemerintah hanya menyediakan lahan.

“Untuk analisis dampak lingkungannya, ditanyakan ke provinsi saja. Karena Pemerintah Kota Bima juga harus mengejar tuntutan masyarakat agar lahan relokasi ini cepat tersedia dan rumah bisa segera dibangun,” katanya.

Dijelaskan Pujawan, penggalian ini atas keinginan Usman, warga Sambinae yang memiliki sebagain lahan tersebut. Sementara pemerintah ingin menerima kondisi lahan, rata.

“Artinya yang dilakukan Usman ini membantu pemerintah, sehingga pemerintah tidak keluarkan lagi anggaran untuk proses pemerataan lahan ini,” jelasnya.

Ia menakui, pemerintah pusat juga menginginkan tanah itu harus bersertifikat, dan harus ada sampai tahun 2017. Karena jika diurus sekarang, maka anggaran untuk membangun pemukiman warga terdampak banjir tidak akan dicairkan.

Ditanya kenapa memilih lahan pegunungan, Pujawan menjawab karena harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Soal protes warga, intinya Pak Usman sudah sanggup memenuhi keinginan masyarakat,” tambahnya.

*Kahaba-01