Bakal Paslon Diingatkan Tidak Dompleng Program Pemerintah

Kabupaten Bima, Kahaba.- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bima mengingatkan bakal pasangan calon (paslon) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tidak mendompleng program pemerintah utk menggalang dukungan.

Komisioner Panwaslu Kabupaten Bima Junaidin. Foto: Istimewa

Peringatan ini disampaikan Komisioner Panwaslu Kabupaten Bima Junaidin sebagai langkah pencegahan. Sebab pada sosialisasi bakal paslon Gubernur NTB baru-baru ini ditemukan ada pemanfaatan saraba pemerintah untuk kegiatan sosialisasi pencalonan salah satu figur.

“Bahkan ada pembagian kalender bakal paslon tertentu,” kata Junaidin kepada Kahaba.net, Sabtu (27/1).

Junaidin mencermati, ada indikasi kuat bahwa saat ini terdapat program pendampingan desa yang sumber pembiayaannya dari pemerintah pusat digerakkan untuk menggalang dukungan bagi bakal paslon tertentu.

“Jika hal ini berlanjut hingga nanti setelah penetapan calon, maka dikuatirkan dapat berpotensi memicu ketegangan,” kata dia.

Sebagai langkah preventif lanjutnya, Panwaslu mengingatkan agar pelaksana program pendampingan desa yang pembiayaannya bersumber dari negara tidak melakukan politik praktis.

Apalagi menggalang massa untuk kepentingan-kepentingan politik yang terkait langsung dengan hajatan Pemilihan Gubernur NTB. Terlebih jika dalam penandatanganan kontrak pelaksana ada klausul yang melarang untuk kepentingan-kepentingan tertentu atau politik praktis.

“Kami juga ingatkan kepada instansi teknis yang menangani urusan pemerintah desa agar mengingatkan mitranya, jika ada kegiatan yang mengarah pada agenda politik,” kata Junaidin.

*Kahaba-03

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *