Protes Mutasi, Aksi KAHMI Ricuh di Kantor Kemenag

Kabupaten Bima, Kahaba.- Sejumlah massa aksi yang menamakan diri Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Bima menggelar aksi protes di depan kantor Kemenag Kabupaten Bima, Jumat (9/2).

Aksi KAHMI di depan Kantor Kemenag Kabupaten Bima. Foto: Eric

Aksi protes itu dilakukan massa aksi tepat saat pelantikan pejabat struktural dan fungsional Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bima. Menurut mereka pelantikan itu cacat hukum.

Kericuhan terjadi bermula saat massa aksi mencoba menerobos masuk pada acara pelantikan di aula kegiatan kantor setempat. Namun upaya mereka dihadang oleh pegawai Kemenag menggunakan meja.

Penghadangan oleh pegawai justeru memicu amarah para pendemo. Massa yang kecewa kemudian seperti membanting papan pengumuman, membanting kursi dan sempat mencoba menendang kaca jendela.

Aksi itu berlangsung sekitar 20 menit, hingga aparat kepolisian mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan aksi ricuh tersebut.

Melalui pernyataan sikapnya, massa menyorot kebijakan mutasi atas nama Faturahman yang awalnya menjabat sebagai Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren kemudian dimutasi sebagai pejabat Penyuluh Agama Islam. Kebijakan itu pun menurut mereka menyalahi aturan.

“Mutasi harusnya tidak terjadi penurunan pangkat dan jabatan atas Faturahman. Faktanya golongan Faturahman diturunkan dari III D ke III B,” ungkap Korlap aksi, Abdul Majid.

Atas kebijakan itu, mereka meminta Kepala Kemenag Kabupaten Bima H Syahrir dicopot, karena ditemukan pelanggaran dalam melaksanakan proses mutasi dan rotasi.

Sementara itu Kepala Kemenag Kabupaten Bima H Syahrir yang dimintai tanggapan, membantah adanya penurunan jabatan dan golongan tersebut. Lagipula soal kenaikan dan penurunan pangkat dan golongan itu wewenang Pemerintah Pusat. Penurunan pangkat dan golongan tidak bisa sembarangan dilakukan, karena harus berdasarkan penyebab yang kuat seperti melanggar ketentuan PP 53 tentang kepegawaian.

“Pelanggaran yang dilakukan pun harus berat, baru bisa diturunkan pangkat dan golongan. Sedangkan yang bersangkutan tidak melanggar apapun dan tidak ada alasan untuk menurunkan pangkatnya,” tandasnya.

Menurut Syahrir tudingan anggota KAHMI tidak mendasar dan tidak sesuai fakta. Sebab, dalam Surat Keputusan (SK) yang telah diterbitkan, Faturahman di tempatkan sebagai Penyuluh Agama Islam. Dari perjalanan karirnya pun, awalnya dari tenaga fungsional yakni tenaga penyuluh, kemudian menjadi kasi dan saat ini dikembalikan menjadi penyuluh agama.

“Hanya perubahan dari struktural ke fungsional. Tidak ada penurunan jabatan atau golongan seperti yang disampaikan massa aksi,” tegasnya.

Atas aksi itu, Syahrir mengaku telah melaporkan ke Kantor Kanwil Kemenag Provinsi NTB sebagai bahan evaluasi. Meskipun laporannya hanya bersifat seputaran kejadian di areal kantor setempat.

“Sikap selanjutnya kami belum tentukan. Hanya melaporkan dulu ke Kantor Kanwil,” tambahnya.

*Kahaba-04

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. Budihartono Masrun Sauqy

    Masih banyak Agenda Kebangsaan dan Keummatan yang menjadi atensi KAHMI… masalah ini terlalu tendensius dan berada pada wilayah privat ASN itu sendiri… KAHMI sebagai alumni HMI harus memberikan contoh gerakan yg massif… Kalau polanya seperti ini, saya sebagai alumni HMI tidak simpati dengan apa yg telah dilakukan KAHMI hari ini… tengoklah masalah2 yg lebih urgen misalnya kelangkaan pupuk, masalah pembangunan dan sebagainya… Ini atensi buat MD KAHMI agar kembali ke Khittah perjuangan….

  2. Mereka bukan kami

    Sedih melihat nama besar HmI dan KAHmI hanya dijadikan bamper kepentingan sesaat oknum ASN dalam memenuhi syahwat gila kekuasaannya. Tidak adakah urusan lain yang lebih urgen untuk diurus? Mutasi hal yang wajar lah di birokrasi. Prestasi/wanprestasi bahkan unsur subjektif like/dislike bisa jadi unsur penentunya. Kalau tidak puas, ada mekanismenya. Apalagi yang dilawan ini atasan sendiri. Silakan tempuh PTUN biar diadili sesuai hukum. Baru pertama kali terjadi fungisionaris organisasi yang jadi kebetulan jadi ASN mengerahkan massa karena kecewa mutasi. Memalukan insan cita..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *