Sikapi Berita Bernada SARA, Kesbangpol Minta Media Selektif

Kabupaten Bima, Kahaba.- Isu dan pemberitaan bernada menyinggung Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sangat rentan memecah belah kehidupan antar umat beragama, berbangsa dan bertanah air. Karenanya, media massa diminta selektif memilih konten berita yang diproduksi dan dibaca masyarakat.

Silahturahim Kesbangpol dengan pekerja media. Foto: Deno

Hal ini disampaikan Kabid Pengkajian Strategis dan Penanganan Konflik, Badan Kesbangpol Kabupaten Bima Irfan H M Nor saat agenda silaturahmi dan pertemuan dengan sejumlah wartawan, Kamis (22/2) siang.

Irfan mengaku, silaturahmi dengan wartawan dan media massa sengaja digelar sebagai upaya penanganan dan pencegahan potensi konflik. Untuk menciptakan stabilitas daerah yang kondusif.

Berdasarkan hasil deteksi Komunitas Inteligen Daerah (Kominda) kata dia, beberapa pekan terakhir marak beredar pemberitaan bernada menyinggung SARA dan bernuansa provokatif. Untuk mencegah dan mendeteksi dini hal – hal tersebut, Bakesbangpol berinisiatif melaksanakan kegiatan silaturahmi.

“Menindaklanjuti hasil rapat komunitas intelejen daerah beberapa waktu lalu, kami mengundang rekan-rekan wartawan untuk silaturrahmi agar bisa menyampaikan persoalan itu,” jelasnya.

Pihaknya berharap media lebih arif dan bijak, untuk tidak memberitakan hal-hal yang bernada SARA demi menghindari terjadinya konflik horisontal di masyarakat. Sebab isu SARA sangat cepat menyulut perpecahan dan menciptakan konflik yang tidak mudah untuk diredam.

Sementara Ketua Forum Kewaspaaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Bima, Arif Sukirman MH mengungkapkan, banyaknya pemberitaan yang berbau konflik, membuat orang berfikir kalau Bima itu tidak kondusif. Terhadap kasus ini, tidak usah mencari siapa yang salah dan benar.

“Kami berharap dalam menyajikan sebuah berita, wartawan mampu bersikap profesional dan menyajikan berita yang berimbang agar tidak berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat,” ujar Arif yang juga Akademisi ini.

Isu SARA kata Arif, terkadang dijadikan trend, bahkan sampai pada tingkat gerakan. Ia mengajak seluruh masyarakat Bima, untuk sepakat membuang jauh – jauh isu tersebut. Karenanya, media diharapkan mampu menetralisir dengan selektif memilih konten berita.

Disisi lain, ia mengkritik perhatian pemerintah daerah terhadap pemanfaatan dan pemberdayaan organisasi yang dibentuk karena dinilai sangat kurang. Terutama FKDM dan FKUB. Pemerintah daerah diminta untuk mengurangi anggaran pembangunan fisik dengan melihat banyaknya isu SARA yang muncul.

Kepala Daerah juga dimintanya, harus bisa memperhatikan kucuran anggaran untuk SKPD teknis agar bisa bekerja dalam penanganan dan penanggulangan konflik. Namun faktanya, saat ini anggaran untuk Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Bima sangat sedikit.

“Saya pikir dengan banyaknya anggaran yang dikurangi untuk Kesbangpol di tahun ini, maka program penaggulangan dan pencegahan konflik tidak akan maksimal,” tandasnya.

*Kahaba-05

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *