Ini Alasan KPU Enggan Serahkan Data Coklit ke Panwaslu

Kabupaten Bima, Kahaba.- Ketua KPU Kabupaten Bima Yudil Chandra NA mengakui pihaknya memang belum bisa menyerahkan data hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) berbasis nama dan alamat yang diminta Panwaslu. (Baca. Enggan Serahkan Data Coklit, Panwaslu Pertanyakan Sikap KPU)

Ilustrasi

“Ini kan tahapannya masih berjalan, belum pleno untuk menetapkan data hasil coklit. Rencana pleno akan dilakukan dalam waktu dekat ini sesuai tingkatan mulai dari PPS, PPK baru terakhir KPU,” jelasnya, Senin (26/2).

Singkronisasi data coklit kata dia, Selasa besok baru dilakukan di tingkat PPK karena datanya masih bergerak belum final. Setelah rekapitulasi di PPS, PPK dan KPU selesai, data by name by addres yang diminta itu tetap akan diserahkan semua dan juga diumumkan.

Selain itu kata Yudil, ada kesempatan bagi masyarakat juga untuk mengoreksi bila ada kekeliruan, termasuk Panwaslu dan pasangan calon. Nama-nama pemilih sampai saat ini masih disingkronisasi terus. Misalnya, ada pemilih pindah TPS tapi tidak diakomodir TPS tempatnya pindah. Nah, proses itulah yang masih dikerjakan KPU sekarang.

“Karena data ini menyangkut data pribadi orang, bisa saja orang keberatan. Sehingga tidak bisa sembarang diberikan bila tidak pada tahapan yang jelas,” terang dia.

Ia menyarankan, kalau Panwaslu ingin mengoreksi sekarang bisa berkoordinasi di tingkatnya masing-masing, tetapi dengan catatan belum bisa meminta data berbasis nama dan alamat itu. Kecuali menyandingkan data masing-masing. Seperti antara Panwascam dan PPK duduk bersama menyandingkan datanya.

“Kebetulan besok kita ada koordinasi dengan PPK, kita akan sampaikan ke Panwascam. Kalau memang ada data yang disandingkan bisa langsung di forum. Jadi intinya sekarang kita finalkan dulu datanya,” tambah dia.

*Kahaba-03

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *