Walikota Bima Tandatangan Perjanjian Kerjasama Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan Kementerian PUPR

Kota Bima, Kahaba.- Upaya pemenuhan target 100-0-100 (100 persen air, 0 persen kumuh dan 100 persen sanitasi) menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat dan daerah termasuk masyarakat. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan program Kerjasama Penyelenggaraan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan Pemerintah Daerah, salah satunya Kota Bima.

Walikota Bima bersama Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kementerian PUPR. Foto: Dok Hum

Menindaklanjuti itu, Walikota Bima HM Qurais H Abidin bersama Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kementerian PUPR Dodi Krispratmadi menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman di Kota Bima, di ruang rapat Direktorat PPLP Ditjen Cipta Karya, Kamis (1/3).

Plt. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima Syahrial Nuryadin melalui siaran persnya menyampaikan, Walikota Bima hadir didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Bima M Amin dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima H Fakhrunraji.

Dijelaskannya, penanganan kawasan kumuh melalui program 100-0-100 dijalankan melalui 2 target utama, yaitu pencegahan terhadap kemungkinan kumuh kembali dan peningkatan kualitas permukiman kumuh menjadi kawasan yang lebih baik, manusiawi dan layak huni.

Langkah pencegahan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi pengendali agar kawasan kumuh tidak menjadi kumuh kembali. Seperti aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Peraturan Daerah (Perda) Penataan Kawasan dan peraturan lainnya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.

“Sementara untuk langkah peningkatan kualitas, hal yang dilakukan salah satunya adalah penyelenggaraan infrastruktur penyehatan lingkungan permukiman,” jelasnya.

Kata Kabag, saat itu Walikota Bima menyatakan optimisme dan komitmen pemerintah daerah untuk optimalisasi program kerjasama Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama ini.

“Masalah perkotaan selalu diikuti dengan persoalan kekumuhan. Luas wilayah tidak bertambah, tetapi penduduknya bertambah terus. Otomatis ketersediaan lahan semakin terbatas. Akibatnya mereka menempati bantaran sungai serta kawasana-kawasan tertentu yang kemudian memunculkan permukiman kumuh. Kita akan tertibkan dan tata kondisi ini agar Kota Bima semakin indah,” paparnya.

*Kahaba-01/Hum

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *