Kabar Bima

Maman: Bupati Bima Jangan Salahkan Masyarakat Soal Banjir

329
×

Maman: Bupati Bima Jangan Salahkan Masyarakat Soal Banjir

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Bima, Kahaba.- Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima M Aminurlah mengkritik pernyataan Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri yang menyebut penyebab banjir karena alih fungsi hutan untuk penanaman jagung. (Baca. Bupati Bima Sebut Alih Fungsi Hutan Untuk Jagung Penyebab Banjir)

Maman: Bupati Bima Jangan Salahkan Masyarakat Soal Banjir - Kabar Harian Bima
Anggota DPRD Kabupaten Bima M Aminurlah. Foto: Bin

Menurut Maman, sapaan akrab Ketua DPD PAN Kabupaten Bima ini Bupati Bima harus melihat program jagung secara menyeluruh di Kabupaten Bima. Jangan karena terjadi banjir langsung mengatakan akibat dari Jagung.

Maman: Bupati Bima Jangan Salahkan Masyarakat Soal Banjir - Kabar Harian Bima

“Coba lihat contoh di wilayah Sape itu. Banjir yang terjadi apakah akibat menanam jagung, kan tidak. Ini perlu dikaji semua pihak, apakah faktornya karena kesalahan pemimpin atau kesalahan masyarakat,” kata Maman, Jum’at (9/3) pagi.

Sebagai kepala daerah lanjutnya, Bupati Bima tidak bisa hanya sekedar mengimbau dan mengingatkan masyarakat secara lisan. Sementara regulasi terkait program jagung di Kabupaten Bima belum ada.

“Tidak bisa hanya sekedar ngomong saja. Saya kemarin mau ketemu dengan Bupati Bima membahas masalah itu bagaimana Perda penanggulangan bencana daerah. Tapi Bupati tidak punya waktu,” ujar dia.

Menurut pengamatannya, sejauh ini ia belum melihat dampak negatif dari program penanaman jagung di 18 kecamatan di Kabupaten Bima. “Kalau Dompu baru (terkenda dampak). Memang tanahnya begitu Bima dari dulu,” kata Maman.

Terkait upaya penanganan banjir, aspek yang perlu ditekankan menurut dia, yakni Bupati Bima harus memastikan peran semua stakeholder berfungsi dengan baik. Kemudian, Perda penanggulangan bencana yang dihasilkan eksekutif dan legislatif harus ada petunjuk pelaksanaannya.

“Jadi bukan sekedar kita jalan-jalan di tempat orang musibah. Perda itu sudah 4 tahun lalu terbentuk, sampai hari ini belum ada Perbub. Itu kewajiban eksekutif, bagaimana petunjuk pelaksanaan, rencana aksinya kalau belum ada perbub. Harusnya segera ditindaklanjuti pemerintah daerah,” tuturnya.

Tugas pemimpin sambung Maman, bukan hanya sekedar pencitraan dan tidak boleh masyarakat dikambing hitamkan. Namun harus disiplin dan bekerja keras mengatur masyarakat dengan baik. Sebab adanya penanaman jagung saat ini karena program pemerintah.

“Pemerintah kan yang berikan bibit, tidak boleh pemimpin mengatakan demikian lagi. Kalau masalah musibah memang datangnya dari Allah, tetapi melalui tangan jahil manusia. Pemimpin bertugas untuk mengatur masyarakatnya,” ujar dia.

Maman menegaskan, ia tetap mendukung semua kebijakan pemerintah, sepanjang itu baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Hanya saja, sinergi dan merajut kebersamaan yang sering didengungkan pemerintah harus dijalankan supaya seluruh regulasi yang ada bisa dijalankan bersama.

*Kahaba-05