Kabar Bima

Masalah Pupuk di Nitu, Dewan Minta Pemerintah Buat Regulasi

240
×

Masalah Pupuk di Nitu, Dewan Minta Pemerintah Buat Regulasi

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Kelangkaan dan tingginya harga pupuk menjadi persoalan klasik yang terus berulang tiap tahun di Kota Bima. Seperti di Kelurahan Nitu, keluhan soal pupuk kembali disampaikan warga ketika reses Anggota DPRD Kota Bima Dapil 3, Rabu (13/3) sore.

Masalah Pupuk di Nitu, Dewan Minta Pemerintah Buat Regulasi - Kabar Harian Bima
Warga Nitu saat menghadiri reses DPRD Kota Bima Dapil III. Foto: Ady

Warga Nitu juga mengadukan ke Anggota DPRD sulitnya mendapatkan pupuk ketika masuk musim tanam. Untuk mendapatkan pupuk, warga Nitu harus membeli di kelurahan lain karena tidak ada pengecer.

Masalah Pupuk di Nitu, Dewan Minta Pemerintah Buat Regulasi - Kabar Harian Bima

“Mohon diatensi secara khusus masalah pupuk karena ini kebutuhan semua masyarakat Nitu yang 90 persen lebih adalah petani,” harap Abdul Jalil, salah seorang warga.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II Edy Ihwansyah mengatakan, masalah pupuk telah lama menjadi atensi DPRD Kota Bima. Sebab persoalan pupuk setiap tahun terjadi dan berdampak pada petani.

“Makanya pemerintah perlu membuat perda atau aturan yang mengatur sehingga tidak ada permainan dari agen atau distributor,” kata Duta PPP ini.

Sementara Najamudin Anggota Komisi II mengatakan, hasil temuannya di lapangan beberapa waktu lalu mengungkap bahwa masalah tingginya harga pupuk bukan semata karena ulah pengecer dan distributor.

Namun persoalannya kata dia, juga bersumber dari petani karena pola pembelian pupuk yang keliru. Banyak petani karena kuatir tidak kebagian pupuk rela membeli dengan harga mahal di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai langkah antisipasi.

“Tapi justru ini yang menyebabkan pupuk langka dan melejit harganya. Ini hasil temuan kami di lapangan,” kata Politisi PKPI ini.

Ia juga mendukung perlu adanya regulasi untuk mengatur persoalan pupuk para petani bisa tenang. Selain itu, Lurah harus tahu jumlah luas lahan pertanian sebagai dasar hitungan RDKK dan tahu perkiraan lahan baru yang dibuka. Sehingga Poktan punya rancangan kebutuhan pupuk saat musim tanam.

Perwakilan Dinas Pertanian Kota Bima Sigit yang turut diundang DPRD tak mampu menjawab pertanyaan demi pertanyaan soal pupuk yang dilontarkan warga Nitu. Bahkan hingga usai acara terlibat perdebatan dengan warga.

Karena jawaban yang disampaikan dinas belum memuaskan, DPRD berencana akan menindaklanjuti melalui pertemuan khusus membahas masalah pupuk.

“Kita akan bahas masalah ini dengan mengundang Dinas Pertanian nanti,” kata Anggota Dewan asal PAN Samsurih.

*Kahaba-03