Ihsan Minta Maaf, Begini Cerita Versi RSUD Bima Soal Jenazah Bayi Asal Wora

Kabupaten Bima, Kahaba.- Direktur RSUD Bima H Ihsan menyampaikan permohonan maaf atas kejadian pulangnya jenazah bayi asal Desa Waro Kecamatan Monta, menggunakan kendaraan bermotor dari RSUD Bima. Dirinya juga menyampaikan keprihatinannya dan turut berbelasungkawa atas meninggalnya bayi yang baru berusia 5 hari tersebut. (Baca. Tak Mampu Sewa Ambulance, Jenazah Bayi Ini Dipulangkan Pakai Motor)

Direktur RSUD Bima H Ihsan. Foto: Bin

“Kami menyampaikan permohonan maaf. Ini kejadian yang pertama kali, dan saya pastikan kejadian serupa tidak akan terulang kembali,” janji Ihsan saat menggelar konferensi pers di ruangannya, Kamis (15/3).

Ia juga mengakui, ada miskomunikasi yang terjadi saat kepulangan jenazah tersebut. Sehingga mengharuskan orang tua bayi membawa sendiri kepulangannya dengan sepeda motor. (Baca. Jenazah Bayi Dipulangkan Pakai Motor, RSUD Bima Belum Bisa Beri Penjelasan)

“Setelah peristiwa ini, saya akan memanggil semua pegawai dan memastikan agar kejadian begini tidak kembali terjadi. Jujur, saya juga menyayangkan ini terjadi,” katanya.

Ihsan bercerita, kejadian pemulangan jenazah dengan motor itu diketahuinya sekitar pukul 22.00 Wita, Rabu kemarin. Sementara kejadiannya sebelum itu yakni sekitar pukul 18.00 Wita. Ia terlambat mengetahui, karena saat magrib dirinya berangkat ke masjid dan tidak membawa Handphone. Lama di masjid, ia pun pulang ke rumah setelah Isya dan dikabarkan oleh istrinya sudah banyak pasien yang menunggu di tempat praktek. (Baca. Inspektorat Turun ke RSUD Bima, Investigasi Soal Jenazah Bayi Dipulangkan Pakai Motor)

“Malam pukul 22.00 Wita saya baru tahu. Kemudian menghubungi pegawai di RSUD Bima untuk mendapatkan cerita yang sebenarnya. Tidak berselang lama, soal itu pun ramai diperbincangkan di media sosial,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kasubbag Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima Ruslan yang dipercaya untuk memberikan penjelasan soal kronologis kejadian itu versi rumah sakit menjelaskan, Suhada orang tua bayi asal Desa Waro masuk ke RSUD Bima pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 Wita. Suhada merupakan pasien rujukan dari Puskesmas Monta dengan status Pasien Jampersal (Jaminan Persalinan).

Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 pukul 24.00 Wita, Suhada melahirkan bayi dengan tindakan penyedotan (vaccum). Kondisi bayi saat dilahirkan mengalami kesulitan bernafas, BBLR (berat badan lahir rendah), infeksi dan cacat bawaan sehingga perlu mendapatkan penanganan khusus di Ruang NICU RSUD Bima.

“Bayi Suhada ditangani khusus oleh dokter spesialis anak dan bedah, namun mulai hari Senin 12 Maret 2018 kondisi bayi memburuk dan akhirnya dinyatakan meninggal pada hari Rabu 14 Maret 2018 jam 17.00 Wita,” katanya.

Lalu pada pukul 18.00 Wita, hari yang sama, keluarga pasien dalam hal ini ayah sang bayi baru datang ke RSUD dan langsung meminta pulang dengan menggunakan Ambulance RSUD Bima. Oleh Petugas menyampaikan kalau penggunaan Ambulance harus mengikuti aturan pembiayaan yang berlaku.

Petugas pun kemudian melapor kepada kepala ruangan. Namun Kepala Ruangan belum berani mengambil tindakan sendiri dan melaporkan ke Manajemen. Dalam situasi koordinasi yang tengah dilakukan seperti itu, keluarga langsung membawa pulang jenazah bayinya.

Dijelaskannya, pihak RSUD Bima sebetulnya sering memberikan bantuan untuk pasien dengan memberikan fasilitas Ambulance gratis. Karena RSUD Bima memiliki kebijakan untuk membantu masyarakat tidak mampu terkait untuk biaya perawatan maupun pelayanan ambulance.

“Nah waktu itu, pihak RSUD Bima sudah beberapa menghubungi pak Direktur RSUD Bima. Karena tidak membawa Handpone ke masjid, jadi tidak mengetahui kejadian tersebut,” ungkapnya.

Sementara Ihsan saat ditanya apakah benar bayi sempat ditahan karena tidak membayar? Ihsan membantahnya. Menurut dia, setelah berkoordinasi dengan jajarannya, rumah sakit memang mengetahui pasien tersebut dari keluarga tidak mampu. Hanya saja saat itu, diminta untuk menunggu karena kepulangan dengan ambulance gratis, harus berkoordinasi dengan pihaknya. Sementara dirinya waktu itu tengah berada di masjid dan tidak membawa Handphone.

“Tidak benar kita tahan bayinya. Sekitar 40 menit setelah kita beritahu ambulance gratis harus melalui prosedur. Orang tua bayi langsung membawa pulang anaknya,” papar Ihsan.

Lalu ditanya soal biaya ambulance, Ihsan mengakui bahwa ambulance di RSUD Bima tidak gratis. Sesuai dengan aturan, biayanya dihitung berdasarkan jarak. Sementara jika dilihat dari jarak ke Desa Wora, biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien sebesar Rp 300 Ribu.

“Ini memang sudah ketentuannya. Tapi jika pasien itu miskin, kita bisa gratiskan,” tambahnya.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. aryan

    Kemungkinan prosesnya berbelit-belit, mkx kemungkinan org tua pasien memutuskan utk membawa pulang jenazah anakx menggunakan motor. Apalagi orang tua pasien di ketahui sbg keluarga tdk mampu.

    Semakin banyak manusia yg tidak punya hati nurani. Bahkan urusan nyawa sdh di tenggorokan pun tdk akan di tindak lanjuti jika pasien diketahui tdk memiliki biaya. setelah pasien meninggal baru lah ada konfirmasi pers dgn bermacam macam alasan.

  2. Same99

    Saya kira bukan prosedurnya yg berbelti2 atau lama tp dikarenakan p Direktur ke Masjid tdk bawa hp sehingga komunikasi staf/petugas dgn p Direktur tdk bisa.

  3. M.Quraisin. ST

    Kalo sudah begini… pasti mencari polemik.. hingga tdk disalahkan…
    1. Hati nuranimu dimana hai para pengambil kebijakan di RSU bima.
    2. Ada ngk… ,,mmemiliki sedikit aja rasa iba terhadap… pasien…. walau kalian bukan keluarga mereka….. anggap saja mereka…. sebagai manusia.

    Semoga kalian mempertanggung jawabkan jabatan Anda dikemudian hari .. di yaumil hisab

  4. mmscell

    biasanya, kl kepala tidak ada, akan ada pengganti/wakil yg bertanggung jawab dilapangan untuk mengambil tindakan/keputusan yg sifatnya tidak krusial, kalo semua tindakan/keputusan hrs dr kepala, trs gmn kl ada keadaan mendesak dan kepala tdk ada ditempat dan tidak bisa dihubungi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *