Manajemen RSUD Bima Harus Segera Dibenahi

Kabupaten Bima, Kahaba.- RSUD Bima selama ini memang tak lepas dari berbagai persoalan. Jika dicermati, persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat sebagai pengguna jasa RSUD Bima lebih banyak terkait pelayanan. Terbaru, kasus menimpa warga Desa Waro Kecamatan Monta juga tak lepas dari persoalan pelayanan.

Anggota DPRD Kabupaten Bima M Aminurlah. Foto: Bin

Untuk itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima M Aminurlah mendorong Pemerintah Kabupaten Bima agar segera membenahi manajemen RSUD Bima. Baginya, ini menjadi tawaran solusi agar pelayanan rumah sakit tersebut dapat diperbaiki.

“RSUD Bima harus segera membenahi manajemen. Ini tentu dibutuhkan kemauan dari pimpinan (kepala daerah),” kata Aminurlah kepada Kahaba.net, Sabtu (17/3) pagi di kediamannya di Kelurahan Penanae Kota Bima.

Sejak awal Maman mengaku, pihaknya selalu memberi atensi yang besar terhadap pembenahan manajemen RSUD Bima agar semua masyarakat Kabupaten Bima mendapatkan pelayanan prima tanpa terkecuali.

Perhatian juga diarahkan DPRD melalui dukungan anggaran untuk membantu pasien dari keluarga miskin ketika menghadapi kendala biaya pengobatan. Anggaran yang dialokasikan memang masih terbatas Rp 400 juta sebagai subsidi bagi pasien miskin untuk tahun ini.

“Proses alokasi anggaran Rp 400 juta ini cukup alot di DPRD karena banyak pihak tidak setuju, termasuk eksekutif. Ia sendiri saat itu ngotot agar tetap dialokasikan. Jadi ini inisiasi kami untuk membantu warga miskin. Kalau mendesak bisa dibantu anggaran itu,” jelasnya.

Karena baru tahun pertama dialokasikan, Maman (sapaan akrabnya) belum bisa menjanjikan akan ada penambahan di APBD berikutnya. Sebab harus dievaluasi dulu realisasi anggaran tersebut.

“Kita akan lihat realisasi dan penggunaannya dulu baru bicara penambahan. Kalau realisasinya bagus ya kita dorong untuk penambahan lagi anggarannya,” kata Ketua DPD PAN Kabupaten Bima ini.

Selain anggaran Rp 400 juta ini, pihaknya juga telah membantu mengalokasikan anggaran Rp 1,5 miliar untuk BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Dinas Sosial Kabupaten Bima. Serta dialokasikan Rp 250 juta untuk mendukung pengalihan status RSUD Bima menjadi BLUD Bima beberapa waktu lalu.

“Ini bagian dari komitmen moral saya mendukung bidang kesehatan dan saya sebagai ketua komisi bertanggungjawab mengawasi juga,” ujarnya.

Disinggung soal siapa yang harus bertanggungjawab terkait kasus terbaru yang terjadi di RSUD Bima, menurut Maman kesalahan tidak bisa dilimpahkan kepada orang perorang. Biar bagaimana pun pemimpinlah yang harus bertanggungjawab.

“Intinya harus ada pembenahan manajemen dan perbaikan di RSUD Bima,” tegasnya.

*Kahaba-03 

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *