Dugaan Maladministrasi K2, Akademisi Dorong Gersi Lapor BKN

Kota Bima, Kahaba.- Dukungan untuk Gerakan Transparansi (Gersi) menuntaskan soal dugaan kasus honorer K2 tidak muncul dari anggota dewan. Akademisi juga mendorong agar Gersi bisa melaporkan persoalan itu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). (Baca. Tolak Muhtar Landa Jadi Calon Sekda, Gersi Ungkap Kasus K2)

Ketua STISIP Mbojo – Bima Mukhlis Ishaka. Foto: Deno

Ketua STISIP Mbojo Bima Mukhlis Ishaka meminta kepada Gersi untuk segera melaporkan dugaan kasus itu ke BKN, agar kasus dugaan mal administrasi perekrutan honorer Kategori Dua (K2) terungkap.

“Kami mendorong Gersi melaporkan secepatnya ke BKN, agar semuanya bisa diungkap,” sarannya, Rabu (21/3). (Baca. Dewan Dorong Gersi Kawal Dugaan Kasus K2)

Mukhlis menjelaskan, meskipun saat ini masih dalam ranah praduga tak bersalah. Tapi pihaknya menduga kuat ada keterlibatan mantan kepala BKD Muhtar Landa tentang perekrutan honorer K2.

Untuk itu, dirinya menyarankan kepada Gersi untuk secepatnya mengumpulkan bukti dan data. Apalagi diperkuat dengan hasil penelusuran, bahwa 3 oknum ASN saat ini tidak bekerja sejak 1 Januari 2005.

“Karena sudah mengantongi 3 nama oknum ASN  itu, segera laporkan ke BKN,” katanya.

Ia menambahkan, karena ini sudah menjadi perhatian publik. Maka diminta juga pihak penegak hukum seperti Polres Bima Kota dan Polda NTB agar  dapat bekerja secara profesional, mengungkap dugaan kasus K2 tersebut.

“Gersi telah ungkapkan 3 nama Oknum ASN yang diduga melakukan mal administrasi, maka bisa jadi masih ada kemungkinan ASN lain juga terlibat melakukan hal yang sama,” tambahnya.

Sementara itu, mantan kepala BKD Kota Muhtar Landa yang ditanyakan soal itu enggan berkomentar. Ia menyarankan agar menanyakan langsung ke Walikota Bima.

“Jangan tanya saya, sebaiknya tanyakan langsung masalah itu ke Walikota Bima,” sarannya.

*Kahaba-04

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *