Jajaran RSUD Bima Tak Akan Diberikan Sanksi

Kabupaten Bima, Kahaba.- Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri angkat bicara soal banyaknya sorotan buruknya pengelolaan RSUD Bima. Bupati menegaskan tidak akan ada sanksi bagi jajaran RSUDRSUD  atas insiden pemulangan jenazah bayi asal Monta menggunakan sepeda motor. (Baca. Tak Mampu Sewa Ambulance, Jenazah Bayi Ini Dipulangkan Pakai Motor)

Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri. Foto: Ady

“Yang jelas, tidak ada sanksi yang kita berikan pada jajaran RSUD Bima. Kita hanya membenahi dan merubah regulasi serta SOP dan juga merolling kepala ruangan NICU saja,” tegas Bupati kepada sejumlah media, Senin (26/3) di Kantor Pemkab Bima. (Baca. Ihsan Minta Maaf, Begini Cerita Versi RSUD Bima Soal Jenazah Bayi Asal Wora)

Hal itu berarti kata Bupati, tidak akan ada pencopotan Kepala RSUD Bima seperti desakan publik yang disuarakan sejak awal. Meskipun ia memahami desakan itu pasti terjadi.

Pemerintah Kabupaten Bima jelasnya, lebih fokus pada pembenahan regulasi dan SOP RSUD Bima. Upaya lain yang ditempuh yakni pengadaan mobil ambulance untuk jenazah. Kebijakan itu sebagai antisipasi kejadian serupa tidak terulang kembali. (Baca. Inspektorat Turun ke RSUD Bima, Investigasi Soal Jenazah Bayi Dipulangkan Pakai Motor)

“Itulah beberapa upaya yang akan kita lakukan pada RSUD Bima ke depan. Berikut akan merolling kepala ruangan NICU,”janjinya.

Disinggung soal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat, Bupati menegaskan bahwa hal itu ada prosedurnya. LHP tersebut akan disampaikan ke Sekda dulu, baru dilanjutkan kepadanya kepala daerah.

“Isi LHP dari Inspektorat belum saya baca, karena belum saya terima,” tandasnya.

*Kahaba-03

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. Ratna mbojo

    KInerja OPD tergantung pada pemimpin, sadar kita mulai salah memilih pemimpin, ndai mbojo waura ncara pili bupati, setiap minggu ibu bupati losa daerah, nyari apa, kalau program lalu program apa yang di bawa ke bima, yang lebih mbuda dan mpinga anggota dewan nggak bisa control bupati, sampai hari ini apa yang ndai banggakan di mbojo, jgn heran jadi Pemipmin OPD sdh harus setor ke Orang Tuannya Dinda,PAman,Ponaan dan lain – lain. kasus RSU mbojo sebagai dampak dari belum kembalinya uang setoran yang di bawa orang tuanya DInda

  2. CK

    Berbicara SOP semua punya SOP jangankan pemerintahan PT. CV dll punya SOP, tapi kita lihat sisi kemanusiaan dan kemanpuan ekonominya masyarakat perlu di pertimbangkan dan diperhatikan lagi, mungkin aja ada masyarakat betul2 hidup serba kekurangan. Masyaallah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *