Walikota Bima dan Ketua DPR Terima LHP WTP Dari BPK Mataram

Kota Bima, Kahaba.- Kesekian kalinya Pemerintah Kota Bima mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah dari BPK Mataram.

Penandatangan dokumen LHP dengan predikat WTP oleh Walikota Bima dan Ketua DPRD Kota Bima. Foto: Istimewa

LHP tersebut diterima oleh Walikota Bima HM Qurais H Abidin dan Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih di kantor BPK Mataram, Senin sore (28/5).

“LHP dengan predikat WTP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Mataram. Walikota Bima dan Saya sendiri selaku Ketua DPRD Kota Bima menerima dan menandatangani penyerahan LHP tersebut,” ujar Syamsurih saat menghubungi media ini.

Predikat WTP terhadap pengelolaan keuangan daerah tersebut menurut duta PAN itu ini substansinya merupakan keharusan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagai tanda tata kelola keuangan yang semakin baik.

“Selaku Ketua DPRD, saya menilai WTP ini menjadi kado teristimewa bagi masyarakat kota Bima, diujung masa jabatan HM Qurais H Abidin sebagai Walikota Bima,” ucapnya.

Mewakili pemerintah tambah Syamsurih, ia mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kerja keras jajaran ASN Kota Bima sehingga predikat WTP bisa kembali diraih.

“Kita berharap semoga kedepan pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Bima bisa semakin baik dan efektif,” harapnya.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. Sandipanji

    Ha….. wtp bagus…. sedangkan persoalan temuan bappeda yg fantastik g ada… perlu di pertanyakan nhhhh keberadaan BPK ha…… ini ada apa dgn cinta atau ada apa dgn BPK

  2. Sandipanji

    Padahal g perlu di tutupi utang bappeda kota… sampai kepala bappeda dan bendahara harus gadaiankan tanah pada seseorang untk tangani utang bappeda… sertifikat tanah gunung kepala bappeda seluas 75are jadi jamininan.. bendara dan plt kepala bappeda… kok bisa ya BPK keluar WTP… perlu di pertanyakan keberadaan BPK apa layak tidak orang2 jadi pegawai BPK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *