Temuan Kerugian Negara Rp 1 Miliar Tidak Berpengaruh Pada Predikat WTP

Kota Bima, Kahaba.- Kepala BPKAD Kota Bima Zainuddin mengakui, temuan kerugian negara sebesar Rp 1 Miliar lebih di Bappeda Kota Bima tidak berpengaruh pada pencapaian predikat pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP).  (Baca. Di Bappeda, Belanja Rp 6 Miliar Lebih Jadi Temuan, Begini Tanggapan BPK)

Kepala BPKAD Kota Bima Zainuddin. Foto: Bin

“Tidak ada pengaruhnya dengan WTP. Nilainya masih jauh dari ketentuan BPK untuk tidak memberikan predikat WTP kepada pengelolaan keuangan Pemkot Bima,” ujarnya, Kamis (19/7). (Baca. Akui Temuan BPK Sebesar Rp 6 Miliar, Begini Penjelasan Kepala Bappeda)

Ditanya soal kriteria temuan kerugian negara yang mengharuskan BPK tidak memberikan predikat WTP? Zainuddin enggan membeberkannya. Ia merasa khawatir jika kriteria yang akan disampaikannya, tidak sama dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPK.  (Baca. Temuan Rp 6 Miliar di Bappeda, Dewan Duga Ada Pemalsuan Tandatangan Pejabat Tinggi)

“Yang mengetahui kriteria itu BPK RI Perwakilan NTB. Untuk menanyakan itu, saya kira BPK yang berwenang,” katanya.  (Baca. 4 Orang di Bappeda Wajib Kembalikan Kerugian Negara dan Diberi Sanksi)

Dijelaskanya Zainuddin, BPK juga tidak memberikan secara tertulis soal kriteria tersebut. Hanya menyebutkan secara lisan. (Baca. Temuan di Bappeda, Wahab: Saya Terima Honor Sekali, SPJ Nama Saya Banyak Sekali)

“Katanya BPK itu masih jauh. Ada bahasanya mereka sekitar sekian persen, dan setelah saya hitung, Rp 1 Miliar itu masih jauh sekali,” ungkapnya. (Baca. Penyidik Tipikor Bidik Dugaan SPJ Fiktif di Bappeda)

Tapi biar bagaimana pun sambungnya, temuan tersebut menjadi masalah tata kelola pemerintah menuju Good Government. Dengan sistem yang sudah dilakukan, ia berharap tidak akan ada lagi temuan semacam itu.  (Baca. Kerugian Negara Miliaran di Bappeda, Sekda: LHP Sedang Diproses BPK)

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. Sandipanji

    Kok harus di ributkan lg soal wtp.. ya sudah sekarang ini mana yg maling itu uang negara 4 orng yg di kata itu yg itu utama.. klo perlu foto dan namax di pajang di semua skpd biar g jadi seperti ini… pasti pada takut nanfix.. dasar maling ya begini jadinya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *