Abdullah Minta KPU Tidak Cari Pembenaran Terhadap DPT Bermasalah

Kabupaten Bima, Kahaba.- Ketua Bawaslu Kabupaten Bima Abdullah meminta KPU Kabupaten Bima tidak mencari pembenaran terhadap banyaknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu yang bermasalah. (Baca. Hasil Audit DPT, Bawaslu Temukan Banyak Pemilih Bermasalah)

Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah. Foto: Bin

Pembenaran itu menurut Abdullah, justru menunjukan sikap KPU yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan terkesan cuci tangan terhadap persoalan dimaksud. (Baca. Hasil Audit DPT Bermasalah, Begini Jawaban Ketua KPU)

Kata dia, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu pada setiap proses penyusunan daftar pemilih sesuai tingkatan, sudah menyampaikan temuan dari hasil pengawasan. Temuan itu lengkap dengan sampel masalah yang diajukan.

Namun, terhadap urusan tersebut sudah ditindaklanjuti atau tidak, pihaknya tidak pernah disajikan prosesnya. Karena setiap pleno ditiap tingkatan, yang ditunjukan hanya angka-angka by name by adreess sebelum pengumuman setiap daftar pemilih mulai dari DPS, DPSHP, DPSHPA sampai DPT tidak diketahui.

“Setiap pleno hanya angka-angka saja yang disebutkan, sehingga hasil penyampaian Panwaslu Desa, Panwascam maupun Bawaslu sudah diperbaiki atau tidak, harus menunggu pengumuman setiap tahapan daftar pemilih,” ungkapnya, Rabu (29/8).

Sehingga hasil audit DPT ini sambung Abdullah, pihaknya lakukan untuk mengukur apakah hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti atau belum. Di samping itu juga, untuk mengukur keakuratan DPT yang telah diumumkan.

“Karena faktanya, sebagian ditindaklanjuti sebagian tidak. Sehingga Bawaslu menemukan berbagai masalah,” katanya.

Tidak hanya itu tambah Abdullah, banyaknya DPT bermasalah menunjukan KPU dan jajaranya tidak bekerja dengan baik. Kalau harus menunggu masukan dari Bawaslu, Parpol atau masyarakat artinya mereka tidak bekerja.

Ia menambahkan, membangun sinergitas juga bukan hanya sekedar sebuah pernyataan belaka. Tetapi KPU dan jajaran mestinya harus melaksanakan tindakan nyata. Paling tidak menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak yang punya hubungan langsung terhadap penyusunan daftar pemilih. Seperti Bawaslu dan jajaranya, dinas terkait seperti Dinas Dukcapil dan Disnakertrans.

*Kahaba-08

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *