Dugaan Pemotongan Dana BOP Viral, Kadis Dikbud Minta Bukti

Kota Bima, Kahaba.- Dugaan adanya pemotongan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima viral di media sosial. Bagaimana kebenarannya?

Kepala Dinas Dikbud Kota Bima H. Alwi Yasin saat diwawancara wartawan. Foto: Eric

Kepala Dinas Dikbud Kota Bima H Alwi Yasin menegaskan, dugaan pemotongan dana BOP yang viral tersebut tidak ada dasar dan tanpa bukti kuat.

“Jangan hanya bicara di status media sosial, mana bukti ada pemotongannya?, tunjukkan. Jangan hanya berkoar dan asbun,” sorot Alwi di ruang kerjanya, Rabu (12/9).

Alwi menuturkan, seharusnya yang berkoar di media sosial gencar mengumpulkan bukti dari berbagai TK dan PAUD yang terindikasi adanya pemotongan. Sehingga bukti tersebut menjadi dasar untuk ditindaklanjuti.

“Serahkan kepada kami buktinya apa, agar bisa ditindaklanjuti dan disikapi dengan tegas,” katanya.

Bila merunut sejak awal pencairan BOP kata Alwi, tidak ada sepeserpun dana tersebut mampir di Dinas Dikbud. Sebab dana BOP bersumber dari DAK Pusat itu masuk ke masing-masing rekening lembaga pendidikan.

“Nominalnya berdasarkan banyaknya siswa dikali dengan Rp 600 ribu itulah besar BOP yang disalurkan pemerintah ke lembaga pendidikan,” jelasnya.

Kemudian terkait adanya pemotongan sekitar Rp 4 juta di setiap lembaga pendidikan, pihaknya justeru menegaskan bahwa dana tersebut untuk kebutuhan Alat Peraga (AP) sekolah. Ditambah lagi ada surat pernyataan diatas materai Rp6000 bahwa pihak kepala lembaga siap bertanggungjawab atas pembelian alat peraga tersebut.

Kebutuhan pemenuhan alat peraga itu menurutnya, berdasarkan aturan Permendikbud dan telah melalui persetujuan pemilik lembaga.

“Lalu dimana pemotongannya? Bentuk uangnya saja tidak kami lihat, karena masuk rekening masing-masing,” terangnya.

Alwi menambahkan, isu yang disampaikan di media sosial tersebut dapat diindikasikan pada lembaga yang tidak diberikan bantuan BOP. Karena masih terkendala administrasi, serta kelengkapan yang belum memenuhi syarat menerima bantuan.

“Yang berkoar di medsos itu mereka yang tidak mendapatkan bantuan, sehingga menyebarkan info yang tidak jelas,” tambahnya.

*Kahaba-04

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *