Kabar Bima

Harga Bawang Anjlok, Pemerintah Diminta Tidak Berdiam Diri

206
×

Harga Bawang Anjlok, Pemerintah Diminta Tidak Berdiam Diri

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Bima, Kahaba.- Tokoh Pemuda Kecamatan Lambu Jasmin A Malik Pemerintah Kabupaten Bima terkesan berdiam diri terhadap nasib yang dialami petani dengan anjloknya harga bawang merah. Atas alasan ini, ia bersama masyarakat terpaksa turun ke jalan berunjuk rasa menyampaikan aspirasi. (Baca. Aliansi Peduli Rakyat Tani Lambu Desak Pemerintah Naikan Harga Bawang)

Harga Bawang Anjlok, Pemerintah Diminta Tidak Berdiam Diri - Kabar Harian Bima
Masyarakat Lambu saat menyuarakan aspirasi soal anjloknya harga bawang merah di Dinas Pertanian. Foto: Ady

“Pemerintah jangan berdiam diri melihat penderitaan petani. Lakukan intervensi untuk mengendalikan harga bawang merah,” desak Jasmin disela mengawal aksi unjuk rasa masyarakat di Kantor DPRD dan Dinas Pertanian Kabupaten Bima, Senin (17/9).

Harga Bawang Anjlok, Pemerintah Diminta Tidak Berdiam Diri - Kabar Harian Bima

Jasmin mengaku, saat ini harga bawang merah benar-benar anjlok dikisaran Rp350 hingga Rp400 ribu per 100 kilogram. Harga ini sangat tidak sesuai dengan ekspetasi petani karena biaya yang mereka keluarkan untuk mengurus bawang jauh lebih besar.

“Jika dikalkulasi dengan biaya pengeluaran sangat jauh sekali harganya. Petani bawang merah di Kecamatan Lambu benar-benar merugi,” sebutnya.

Menyikapi kondisi ini menurutnya, harga bawang merah saat ini harus dikembalikan ke harga acuan sesuai Permendag Nomor 7 Tahun 2017. Tentu dalam hal ini butuh intervensi pemerintah daerah untuk mengambil langkah dan kebijakan strategis menyelamatkan para petani.

“Dalam Permendag itu jelas-jelas dinyatakan bahwa pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat berkewajiban untuk mencari solusi alternatif jika harga komiditas bawang merah jatuh,” ujarnya.

Misalnya sambung Jasmin, dengan memanfaatkan Bulog sebagai lembaga resmi pemerintah untuk membeli bawang merah dari petani. Hanya saja, peran Bulog harus diperkuat dalam menangani bawang merah tidak seperti tahun lalu.

“Mengacu pada aturan, ada 9 item komoditas pertanian yang harus diakomodir Bulog. Bahkan sampai kepada BUMD, misalnya PD Wawo maupun Koperasi-Koperasi Daerah. Ini menurut kami bagian dari solusi alternatif yang harus cepat dilakukan,” kata Jasmin.

Rentetan derita yang dialami petani lanjutnya, juga tidak terlepas dari persoalan kelangkaan dan mahalnya harga pupuk. Hal ini membuat pengeluaran petani membengkak.

“Ini kan masalah klasik karena berulang-ulang. Jelas-jelas biaya yang dikeluarkan petani jauh lebih besar dari pada hasil panen karena mahalnya harga pupuk,” ujar dia.

Jasmin menegaskan, akan kembali lagi menyampaikan aspirasi sekaligus menagih janji DPRD Kabupaten Bima melalui Komisi II yang telah menandatangani kesepakatan bersama dengan para petani untuk menyikapi anjloknya harga bawang merah.

“Tadi Ketua Komisi II Suryadin telah berjanji, besok akan melaksanakan sidang komisi untuk menanggapi persoalan ini. Tadi ditandatangani kesepakatan bersama. Rabu paling lambat sudah ada pernyataan dari DPRD Kabupaten Bima dan kami akan tagih,” tegasnya.

*Kahaba-03