PKPI Dukung Langkah Cepat Lutfi-Feri Realisasikan Visi Misi

Kota Bima, Kahaba.- Meski baru beberapa hari bertugas, Walikota dan Wakil Walikota Bima H Muhammad Lutfi – Feri Sofiyan sudah mulai mengeluarkan terobosan kebijakan untuk merealisasikan visi misi. Beberapa diantaranya, yakni terkait Kartu BPJS Kesehatan Gratis dan penyelesaian pembangunan Masjid Agung Al Muwahidin Bima.

Anggota DPRD Kota Bima Nazamudin. Foto: Bin

Langkah cepat Lutfi-Feri ini mendapat sambutan hangat dan dukungan dari masyarakat Kota Bima. Tak terkecuali Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), sebagai partai pengusung saat Pilkada.

Ketua DPK PKPI Kota Bima Nazamuddin melihat, di pekan pertama Lutfi-Feri mulai bertugas sudah mampu melakukan beberapa terobosan untuk memberikan keyakinan kepada publik, bahwa apa yang menjadi visi misinya akan dilaksanakan pada masa jabatan.

“Saya sebagai anggota dewan dan partai pengusung merespon positif. Misalnya kebijakan untuk mengambil alih pengelolaan Masjid Agung Al Muwahiddin agar bisa diselesaikan pembangunannya,” kata Nazamuddin, Selasa (2/10) siang di ruang kerjanya.

Tentu saja menurutnya, kebijakan tersebut harus melalui proses yang sesuai dengan konstitusi karena akan menggelontorkan APBD cukup besar. Memang dinilainya, dukungan anggaran dari pemerintah daerah tidak bisa dilakukan dengan cara memberikan hibah kepada panitia pembangunan masjid.

“Kalau kita menggunakan dana hibah, proses itu panjang. Dalam rangka mempercepat proses itu tentu kami memberikan apresiasi dan mendukung langkah yang dilakukan Walikota Bima,” ujarnya.

Pembangunan Masjid Agung Al Muwahiddin Bima lanjutnya, masuk dalam 8 program unggulan Lutfi-Feri. Sehingga kebijakan awal yang ditempuh saat ini dinilai sangat tepat, meski tetap diingatkannya agar mekanisme yang ditempuh harus sesuai aturan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Ini sinyal positif dan sebuah komitmen serta konsistensi yang ditunjukan kepala daerah dan wakil kepada daerah baru,” ujar Nazamuddin.

Begitupun halnya dengan realisasi program Kartu BPJS Kesehatan gratis, ia mendukung penuh. Hanya saja, dirinya meminta harus diperjelas penerima manfaat hanya untuk masyarakat miskin. Supaya nanti tidak memunculkan asumsi negatif.

Kenapa pada tahun 2019 pemerintah Kota Bima menargetkan sudah bebas Kartu BPJS Kesehatan gratis sambungnya, tentu sudah dihitung berapa sisa masyarakat yang belum memiliki Kartu BPJS.

“Dalam hal ini kami juga merespon positif dan itu merupakan tanggungjawab bersama sebagai pelaksana pemerintahan di daerah eksekutif dan legislatif. Soal penganggarannya, di dalam KUA PPAS memang sudah direncanakan anggaran itu. Secara spesifikasi akan dibahas dalam Perda APBD,” urainya.

*Kahaba-03 

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *