Dewan Minta Pemerintah Tinjau Kembali Lahan Relokasi di Sambinae

Kota Bima, Kahaba.- Ketua Komisi I DPRD Kota Bima Taufik HA Karim meminta kepada pemerintah Kota Bima melalui Dinas Perkim untuk meninjau kembali keputusan pembebasan lahan untuk relokasi seluas 5 Hektar di Kelurahan Sambinae. Pasalnya, lahan tersebut dinilai tidak layak. (Baca. 5 Hektar Lahan Relokasi di Sambinae Tidak Layak Ditempati)

Ketua Komisi I DPRD Kota Bima Taufik HA Karim. Foto: Bin

Ia menilai, keputusan untuk membeli lahan relokasi di Kelurahan Sambinae karena pemerintah yang lama berkoordinasi dengan lembaga dewan. Sehingga keputusan tersebut diindikasikan dapat merugikan masyarakat yang akan direlokasi.

“Beberapa pekan yang lalu, ada warga yang terdampak banjir mendatangi kantor dewan. Mengeluhkan jika wilayah relokasi di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda tidak layak. Tanahnya bebatuan dan kesulitan akan air bersih,” ujarnya, Selasa (3/10).

Duta PPP itu menuturkan, pernyataan warga tersebut diperkuat dengan sejumlah kepala keluarga yang tinggal di BTN Sambinae. Mereka selalu mengeluhkan kesulitan air bersih. Karena munculnya keluhan tersebut, maka pihaknya kepada Pemerintah Kota Bima Bima untuk meninjau kembali daerah yang akan dijadikan tempat relokasi masyarakat korban banjir.

“Jangan sampai nanti jika dipaksakan warga tingga di Sambinae, justru menjadi bencana baru,” tegasnya.

Taufik menyarankan, apabila kedepan ada revisi penentuan daerah untuk relokasi. Pihaknya menyarankan agar memilih lokasi di bagian utara Pacuan Kuda Sambinae. Karena disana representatif, kebutuhan akan air mencukupi. Lagi pula, kondisi tanahnya juga rata dan tidak bebatuan.

“Di Sambinae itu dipertimbangkan kembali. Biar warga yang direlokasi juga juga bisa hidup nyaman,” sarannya.

*Kahaba-04

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. Sandipanji

    Ohhhhj mas dewan.. kok repot panggil dinasx dan PT yg tangani tny apa aja komitmen dari awal kok bisa lahan itu di tentukan… Suruh kembalikan uang yg terima selesai itu urusan…. Konyol mas dewan bisa lolos lokasi yg tidak ada akses dan tanahx dgn kemilirang lereng trs itu di buat trap sebagai tanah urukan.. yg goyang bodoh dunggu.. ini korupsi berjamaah dan uang itu arahx kemana dan tny ke rejim yg lama… tny selesai kok repot semua shhhh… G perlu di tutupi kok…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *