Kepala BPN Angkat Bicara Kasus Kapling Laut

Kota Bima, Kahaba.- Polemik lahas atas dugaan pengkaplingan laut akhirnya ditanggapi pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima. BPN mengakui penerbitan lahan yang dipolemikan itu sejak tahun 2006 silam.

Kantor BPN Kota Bima. Foto: Tobing

Kepala BPN Kota Bima, Lalu Mandra Prawira Negara, SH, mengaku, lahan yang dipersoalkan warga sepengetahuan pihaknya adalah tambak yang sekarang karena terjadinya abrasi berubah menjadi laut. Faktanya sebelumnya serfikat diterbitkan oleh BPN ada lima warga Kelurahan Dara yang mengajukan dokumen kepemilikan atas lahan tersebut untuk disertifikat.

Ia menjelaskan, kelima warga tersebut salah satunya adalah Drs. Mahmud Makarudin. Pada tahun 2006, mereka mengajukan permohonan sertifikat di atas lahan yang dipolemikan itu. “Setelah melalui proses administrasi dan survei lapangan, akhirnya pihak BPN menerbitkan sertifikat atas pengajuan mereka,” ujar Mandra, di kantornya, Kamis, 18 Oktober 2012.

Ia melanjutkan, mengenai adanya kegiatan penimbunan yang dilakukan oleh pemilik yang telah diterbitkan sertifikat itu,  saat ini, bukan menjadi urusan BPN lagi. Pihaknya sudah bekerja dan mengeluarkan sertifikat kepada pemilik sesuai dengan aturan yang ada. “Mau difungsikan untuk apa, hal itu adalah urusan pemilik,” jelasnya.

Kemudian mengenai tuntutan masyarakat agar sertifikat dimaksud untuk dibatalkan, lanjut Mandra, pihak BPN tidak bisa serta merta membatalkan sebuah legalitas hak milik yang telah disyahkan. Ia mengungkapkan, sesuai aturan yang ada, dibatalkannya sebuah dokumen negara, bila ada gugatan oleh warga melalui pengadilan perdata atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas lahan tersebut. “Bila kemudian memang benar melalui pengadilan bahwa lahan tersebut adalah kawasan laut dan tidak bisa dimiliki, maka pihaknya baru bisa membatalkan sertifikat itu,” imbuh Mandra.

Diakhir pernyataannya, Mandra menegaskan, bahwa pihaknya tidak mungkin menerbitkan sertifikat di areal laut. “Kalaupun sejarahnya lahan tersebut adalah laut yang ditimbun, pihak BPN tidak pernah mengetahui hal tersebut,” jelasnya kepada Kahaba. [BS/BM]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *