Dewan Tolak Anggaran Pematangan Lahan Relokasi di Sambinae Sebesar Rp2,5 Miliar

Kota Bima, Kahaba.- Anggota Komisi III DPRD Kota Bima Dedy Mawardi akan menolak anggaran pematangan lahan relokasi di Kelurahan Sambinae yang direncanakan sebesar Rp 2,5 miliar. Pasalnya, pemilik lahan lah yang bertugas melakukan pematangan, bukan justru dibebankan kepada APBD. (Baca. Rehab Rekon Banjir Masih Kendala Persiapan Lahan)

Anggota DPRD Kota Bima Dedy Mawardi. Foto: Bin

“Saya menolak anggaran pematangan Rp 2,5 miliar. Itu buang – buang anggaran saja,” tegasnya saat menghadiri reses di Kelurahan Paruga, Minggu (14/10). (Baca. 5 Hektar Lahan Relokasi di Sambinae Tidak Layak Ditempati)

Menurut Duta Partai Hanura itu, pembebasan lahan itu tidak boleh diintervensi oleh APBD. Karena dinas terkait yang membebaskan lahan untuk relokasi warga yang terdampak banjir harus membeli lahan untuk siap didirikan bangunan. Bukan lahan yang harus diurus lagi pemerataannya oleh APBD. (Baca. Mengenai Relokasi Lahan di Sambinae, Begini Penjelasan Kepala Dinas Perkim)

“Lahan di So Ndano Wau Kelurahan Sambinae itu jelas miring. Maka perlu pematangan lahan yang dilakukan oleh pemilik lahan, jangan dibebankan lagi melalui APBD,” katanya. (Baca. Undang Perkim dan BPBD Dewan Pertanyakan Kenapa Belum Bangun Rumah di Lahan Relokasi)

Menurut Dedy, dasarnya menolak anggaran pematangan lahan itu, karena lebih baik anggaran sebesar Rp 2,5 M tersebut dipergunakan untuk pembebasan lahan yang rata dan siap didirikan bangunan. Sehingga progres pembangunan rumah untuk warga yang terdampak banjir, bisa secepatnya diselesaikan. (Baca. Lahan Relokasi Di Sambinae Belum Rata, Anggaran Pematangan Tidak Ada)

Ia mencontohkan, pembelian lahan di Jatibaru senilai Rp 700 juta dengan luas 1,02 Ha itu tanah rata dan bisa segera dibangun pemukiman. Jika dana Rp 2,5 miliar untuk pematangan lahan digunakan untuk mendapatkan lahan yang lebih layak, tidak miring seperti di Sambinae, pemerintah bisa membebaskan lahan sekitar 4 Ha, dan itu siap didirikan bangunan.

“Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut, kami menolak adanya tambahan dana Rp 2,5 miliar,” tandasnya.

Dedy menambahkan, saat hearing beberapa waktu lalu bersama pihak Dinas Perkim dan BPBD, terlihat sekali agar anggaran pematangan lahan tersbeut bisa dipertimbangankan dan diloloskan oleh dewan.

“Tapi usaha tersebut bisa dikatakan sia-sia, karena memang tidak ada unsur manfaatnya,” tambahnya.

*Kahaba-04

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. Sandipanji

    Klo dewan masukin anggaran besar kemungkinan dewan udah terserang virus mencari uang berjamaah… Mohon pihak kepolisian harus udah bisa masuk lahhh Krn ini isu yg jelas kok ranahx jelas ini berjamaah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *