Kabanta Terisolir, Warga ‘Buka Sandal’ di Kantor Walikota

Kota Bima, Kahaba.- Beberapa perwakilan Warga Dusun Kabanta, Kelurahan Nungga bersama puluhan mahasiswa STISIP Mbojo-Bima, Kamis (29/11/2012) menggelar aksi buka sepatu dan sandal di depan ruangan Wakil Walikota (Wawali) Kota Bima. Pemicu aksi warga dan mahasiswa adanya janji Walikota Bima terkait perbaikan infrastruktur jalan, sarana pendidikan dan kesehatan namun hingga kini janji tersebut tidak pernah direalisasikan.

Ilustrasi

Setelah menggelar aksi buka sandal dan sepatu, perwakilan warga dan mahasiswa kemudian diterima Wawali, H. A. Rrahman H. Abidin di ruangan dan didampingi beberapa pejabat terkait. Dalam ruangan perwakilan warga dan mahasiswa kemudian diminta menyampaikan apa yang menjadi keluhannya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Stisip Mbojo-Bima, Agus Salim dalam penyampaiannya membeberkan mengenai tuntutan warga, yang paling penting menurutnya terkait ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan wilayah pinggiran. Pembangunan di pusat kota sangat gemerlap dan mewah, di mana-mana di bangun taman dan gedung megah sementara pemukiman warga pinggiran tidak tersentuh pembangunan. “Jalan yang dilalui warga sangat tidak layak, di musim hujan begitu rusak hingga tidak bisa dilalui kendaraan, akibatnya roda ekonomi warga ikut terganggu,” katanya.

Kaitan dengan infrastruktur jalan, lanjut Agus, selain menggangu perekonomian warga juga merambah dunia pendidikan. Warga Kabanta tidak lagi dapat menikmati pendidikan yang layak dibandingkan pelajar yang berada dipusat kota. Untuk pergi sekolah dengan kondisi jalan yang rusak seperti saat ini membuat warga tidak lagi bisa melanjutkan pendidikan. “Warga Kabanta hanya mampu sekolah sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) sementara untuk melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) terkendala akses jalan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, mengenai sarana dan prasarana gedung sekolah maupun kesehatan di Kabanta sangat tidak layak. Di Kabanta hanya tersedia gedung SD saja, itupun tidak layak begitupun dengan sarana kesehatan. Oleh karena itu, menurutnya harus adan upaya yang lebih dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dalam setiap kebijakan pembangunannya. “Jangan sampai seperti saat ini terjadi ketimpangan pembangunan dimana yang lain menikmati pembangunan secara wajar sedangkan yang lainnya tidak,” pngkasnya.

Mahasiswa yang lainnya pun menyorot Program pemkot Bima saat ini, dimana uang APBD miliaran rupiah hanya untuk membangun taman, Convention Hall yang tidak begitu menyentuh langsung dengan rakyat kecil. Selain mengkritik,  Mahasiswa juga memberikan tawan solusi. Dicontohkan untuk pengembangan ikan air tawar, di Kabanta terdapat air yang melimpah tetapi tidak pernah tersentuh program seperti itu, begitupun program sejuta sapi. Padahal kondisi biografis Kabanta begitu baik untuk program peternakan.

Sementara itu, Wawali Kota, H. A. Rahman H. Abidin dalam penjelasannya mengatakan tidak ada niat pemerintah menganaktirikan warga dalam segi pembangunan. Setiap pembangunan ada skala prioritas dalam perencanaannya. Menurutnya, bayak yang dikaji sebelum kebijakan itu dilakukan. Pembangunan itu tidak seperti main sulap tetapi butuh perencanaan matang. “Bila kemudian uang APBD dialokasikan hanya untuk membangun akses jalan dari Kota ke Kabanta  butuh dana cukup besar, bisa sampai mencapai puluhan miliar, sementara warga Kabanta hanya berjumlah 100 orang,” ujarnya.

Walaupun demikian, H. Man sapaan akrab Wawali mengaku pembangunan wilayah Kabanta tetap masuk prioritas pembangunan. Ke depannya, hal tersebut sudah menjadi komitmen Walikota Bima. Di tahun 2011 saja sudah dialokasi perbaikan aksen jalan dan tahun 2012 ada alokasi dana untuk pembangunan sarana pendidikan sehingga tidak benar pemerintah tidak lagi memperhatikan pembangunan daerah pinggiran. H. Man mengucapkan terima kasih kepada warga dan mahasiswa yang telah hadir dan semua masukan dari warga dan mahasiswa akan disampaikan kepada kantor Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) kemudian akan menjadi bahan kajian pemerintah dalam menentukan kebijakan.

Namun Wawali berpesan kepada masyarakat dan mahasiswa tidak hanya menekan pemerintah, tapi juga kepada lembaga wakil rakyat. “Setiap kebijakan anggaran tidak saja oleh pemerintah namun bersama DPRD, pemerintah hanya mengajukan yang menyetujuinya adalah lembaga rakyat yaitu DPRD Kota Bima,” tandasnya, Kamis, 29 november 2012. [BS]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *