Banggar Coret Sejumlah Item Anggaran Dalam RAPBD 2013

Kota Bima, Kahaba.- Tim Badan Anggaran DPRD Kota Bima mencoret sejumlah item anggaran belanja yang diajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Bima yang dinilai tidak begitu prioritas disertakan dalam APBD Kota Bima tahun 2013. Diantaranya anggaran Rp 3 milyar untuk pembangunan lanjutan GOR Mini Raba, Perjalanan Dinas, tambahan Rp 2 milyar untuk pos bantuan sosial, dan rencana rehab eks kantor Walikota.

Ilustrasi

Ilustrasi

Anggota Banggar DPRD, Sudirman DJ, SH pada sejumlah wartawan di kantor dewan, Selasa (18/12) menegaskan untuk beberapa item dalam RAPBD tahun 2013 yang dibahas bersama TAPD Pemkot Bima ditemukan sejumlah item pengajuan anggaran yang dinilai tidak proporsional atau dinilai belum menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

Dicontohkan DJ, untuk pos anggaran bansos dari tahun sebelumnya hanya Rp 10 milyar dinaikan menjadi Rp 12 milyar. Padahal menurutnya jelas dalam Permendagri Nomor 39 tahun 2012 untuk pos anggaran bansos hanya dapat dianggaran sebesar Rp 10 miliar setiap tahun anggaran. “Berdasarkan Permen, tidak boleh lebih dari jumlah tersebut, namun TAPD Pemkot Bima malah menambah anggaran menjadi Rp 2 milyar,” ujarnya.

Ditanyakan apakah ada kaitan menjelang suksesi Pemilukada tahun 2013, DJ sapaan akrab duta PKBD di DPRD Ini enggan menjawabnya. “Ada kaitan dengan suksesi pemilukada atau tidak, yang pasti penambahan anggaran untuk bansos tidak disetujui dalam rapat banggar karena dinilai melanggaran aturan,” tegasnya.

Begitu juga untuk anggaran Rp 3 milyar untuk kelanjutan pengerjaan fisik Gor Mini Raba yang diajukan, Tim Banggar menilai pengajuan anggaran tersebut belum dapat disetujui. Sudirman beralasan pembangunan awal Gor Mini Raba pada pada tahun 2004 masih menyisakan masalah. Oleh karena itu dewan menilai belum perlu dianggaran karena hanya akan memunculkan masalah baru dalam rancangan anggaran tahun 2013.

Terkait rencana alokasi anggaran untuk rehab total eks kantor walikota bima, ia menilai belum perlu dianggarankan karena masih bayak kebijakan anggaran untuk kegiatan lain yang lebih menyentuh dengan rakyat dari pada membangun fisik pada kantor-kantor pemerintah yang dinilai masih layak.

Selain beberapa pos anggaran tersebut, DJ mengungkapkan bahwa pengalokasian anggaran pada Dinas Tata Kota dan Perumahan sebesar Rp 900 juta menurut Banggar DPRD Kota Bima salah sasaran. Anggaran hampir satu miliar itu hanya untuk tujuan pengembangan kawasan Ama Hami dan Oi Niu padahal anggaran sebesar itu lebih baik diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung bagi kegiatan masyarakat.

Diakui DJ, masih bayak item anggaran yang akan dipangkas oleh tim Banggar karena menilai pengalokasian RAPBD tahun 2013 cenderung lebih bayak belanja pegawai daripada sektor publik. Sejumlah pos belanja publik namun tidak tepat sasaran dalam pembahasan dalam Banggar akan dimaksimalkan sehingga alokasi anggaran yang diajukan pemerintah khususnya untuk kegiatan yang tidak penting dapat terpantau dengan baik. [BS]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *