Komisi I: SK Bupati Itu Cacat Hukum

Kabupaten Bima, Kahaba.- Enam lembar SK pengangkatan tenaga honorer tetap yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan ditandatangani oleh Bupati Bima selama tahun 2012 menuai respon negatif dari  DPRD Kabupaten Bima. Ketua Komisi I mengungkapkan, selain cacat hukum, SK Bupati tersebut sarat dengan aroma persekongkolan tingkat tinggi.

sk Bupati Bima

sk Bupati Bima

Ketua Komisi I, Baharuddin Ishaka SH mengaku tidak kaget dengan terbitnya SK yang kontroversial itu. Enam lembar SK pengangkatan honor daerah itu dikatakannya cacat secara hukum. Bagaimana tidak, regulasi morotarium pengangkatan pegawai honorer setingkat Peraturan Pemerintah (PP) telah dilanggar dengan terbitnya enam SK yang dikeluarkan selama tahun 2012 itu.

Penerbitan SK itu, dikatakan Baharuddin bukan saja melabrak Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2005 dan PP No. 43 Tahun 2007, namun lebih dari itu juga telah mencederai rasa keadilan dalam masyarakat yang juga memiliki hak yang sama dalam mengabdi sebagai tenaga tetap honorer daerah.

Ia mengaku, Komisi I selaku mitra pemerintah yang membidangi aparatur sudah sering kali mengingatkan BKD untuk tidak berspekulasi merekrut pegawai baru ditengah program moratorium pegawai secara nasional. Namun fakta di lapangan, terlebih dengan terkuaknya enam SK tersebut, disinyalir praktek serupa masih dijalankan.

Disebutkannya, di sejumlah wilayah kecamatan ada banyak SK yang sama diterbitkan baik oleh Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) pada sejumlah pegawai baru, bukan tenaga honorer dan sukarela sebagaimana yang tertuang dalam Kategori (K) II. “Fakta seperti itu telah kami ingatkan BKD. Tetapi mereka memang ngeyel, “timpalnya.

Bahar menduga, rekrutmen tenaga honorer daerah yang dilakukan BKD, sebagai cara mendulang pundi uang dengan mengimingi SK Bupati pada warga yang nafsu menjadi tenaga honorer daerah. Malah curiganya pula, disamping menjanjikan sebagai tenaga honorer daerah dengan SK Bupati, juga janji yang lebih lagi sebagai PNS nantinya yang akan diusulkan pula pada K II.

”Kalau ini yang terjadi bukan saja krisis moral yang mengemuka tetapi lebih dari itu sudah merusak tatanan dan mekanisme aturan nasional yang telah diberlakukan terkait rekrutmen pegawai, “ ujarnya.

Ketua Komisi I ini juga menegaskan akan segera memanggil BKD, untuk mempertanggungjawabkan SK Bupati yang telah dikeluarkan. Baik dasar dikeluarkannya dan benarkan SK tersebut ditandatangani Bupati, serta benar pulakah Dinas Peternakan hanya menerima pegawai tanpa ada usulan dari dinas tersebut awalnya. [A*/BQ]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.
  1. Ketua PW Gerakan Nelayan Tani Indonesia Provinsi NTB

    1. Bukan hanya 6 lembar SK itu ug patut ditelurusuri keabsahannya terkait dg PP 48 tahun 2005 tp lima belasan ribu SK yg wajib ditarik kembali oleh Bupati via BKD
    2. Kok DPRD baru bersuara skrg, sebelumnya bisu n ompong, berani bersuara ketika bupati bima sakit,
    3. Kalo komit dg suara ketua komisi I DPRD, mari hearing dg kami agar kita bongkar2an terkait perekrutan tenaga honda, agar raasa keadilan yg didengungkan itu terwujud n borok2 para pejabat terbongkar
    4. Kab bima dlm posisi sakaratulmaut para anggota dewan yth, skrg kita tinggal memilih (a) cari dokter ahli atau (b) kita biarkan dg posisi tsb, skrg tinggal kewajiban kita n kepedulian kita aja.
    5. Kami dari DPPNI kab bima n Gerakan Nelayan Tani Indonesia Provinsi NTB menunggu keberanian DPRD kab bima utk sama2 membongkar borok2 tsb
    terima kasih

    • angga

      waduh susah ne…kalo para kumpulan tani nelayan jg dah ngurusin mslh SK-SK sgala….knpa gak ngurusin gmna crax naikin pndapatan tani nelayan…ato bantu tuh tani nelayan yg lg pada susah kelangkaan pupuk dll kek…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *