Terkait Tanah Lelang, Warga Sape dan Lambu Demo Pemkab

Kabupaten Bima, Kahaba.- Untuk memperjuangkan hak atas pengelolaan puluhan hektar lahan eks jaminan yang telah dilelang Pemkab Bima, ratusan warga Kecamatan Sape dan Lambu Rabu (9/01/2013) mendatangi kantor Bupati Bima.

demo tanah lelang sape

Ratusan warga Sape dan Lambu saat berunjuk rasa di kantor Pemkab Bima. Foto: Kahaba

Mereka yang mengaku sebagai ahli waris pemilik sah atas tanah yang tengah disengketakan itu mengklaim kepemilikan tanah yang secara hukum telah dimiliki pemenang lelang. Warga menuding Pemkab Bima telah merampas tanah yang dimiliki warga itu dengan dalih akan ditukar guling dengan tanah pemerintah lainnya demi kebutuhan pembangunan infrastruktur pada tahun 70-an.

Ratusan warga pengunjuk rasa itu berkonsentrasi di depan gerbang pintu masuk kantor Bupati Bima dan menuntut pemerintah mengesahkan hak atas tanah itu, termasuk hak untuk memiliki dan mengelolanya.

Beberapa wakil warga berikut Penasehat Hukum (PH) warga yang diketuai Sukirman Azis SH MH dari LBH Amanah rasa kemudian diterima langsung oleh Sekda, Drs H Masykur HMS. Guna membahas tuntutan warga tersebut, Sekda memimpin pertemuan tertutup di salah satu Aula kantor Bupati.

Pertemuan antara wakil warga bersama LBH dengan pemerintah, tidak menemui solusi yang diharapkan, baik atas keinginan warga pun yang diinginkan pemerintah. Tak ayal tensi dalam aksi unjukrasa pasca pertemuan itu pun semakin meninggi.

Meski tidak terjadi tindakan anarkis, aksi ratusan warga yang diajaga ketat aparat Kepolisian, TNI dan Sat Pol-PP itu berkahir damai. Warga dari berbagai desa di Kecamatan Sape dan Lambu itu menyatakan telah merampas paksa dan akan terus menduduki lahan tersebut.[A*/BQ]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. Anu Sirwan

    Mestinya Pemerintah Kab. ßišª arif dalam menyikapi persoalan ini dgn menyerahkan kpd siapa yg berhak agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan dan berakibat timbulnya rasA antipati rakyat pd pemerintah serta menjaga td terjadinya instabilitas daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *