Porsi Anggaran Untuk Daerah Masih Rendah

Kota Bima, Kahaba.- Anggota DPD RI perwakilan NTB, Prof Dr Faruk Muhammad menilai anggaran yang digelontorkan pusat kepada daerah-daerah masih tergolong minim dan tidak signifikan dalam memacu percepatan pembangunan disegala bidang. Hal ini mengisyaratkan fokus pembangunan masih tertuju pada ibukota negara dengan menganaktirikan daerah, khususnya di luar Pulau Jawa.

Ilustrasi

Ilustrasi

Faruk yang berbicara dalam temu koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bima Jumat (11/1/2013) kemarin mengungkapkan, perbedaan yang signifikan terkait realisasi dan penyerapan bantuan yang dianggarkan pemerintah pusat pada daerah semakin menjadi, dikarenakan anggaran yang tertuang dalam APBN, harus ‘mampir’ dulu di Kementerian.

Besarnya peranan Kementerian dalam menentukan alokasi anggaran tiap daerah, kata Faruk berujung pada keharusan daerah untuk menggencarkan lobi-lobi di tingkat pusat agar memenangkan hati para pejabat tersebut.

Itupun, lanjut Faruk, porsi anggaran untuk daerah pada tiap Kementerian berkisar 30% dari total anggaran yang ada. Anggaran itu, bisa bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana lain yang bersumber dari APBN.

Selain itu, daerah masih merasa kesulitan mendapatkan akses anggaran, karena jumlah instansi kementerian di Indonesia yang banyak jumlahnya. Presiden membentuk 32 Departemen yang malahan makin membuat jalur birokrasi dalam pencairan anggaran menjadi rumit dan berbelit belit.

“Untuk itu DPD sebagai lembaga tinggi negara telah menyusun dan mengusulkan perubahan konstitusi untuk memungkinkan perampingan struktur Departemen,” ungkap purnawirawan mantan Direktur PTIK ini.

Lanjut Faruk, setelah anggaran disalurkan kepada tiap-tiap daerah untuk dikelola pun tidak serta merta sepenuhnya diserap dalam program. Banyak terjadi penyimpangan anggaran yang notabene terjadi di tingkat daerah. Korupsi anggaran yang masih kerap terjadi di beberapa daerah menjadi indikasi bahwa  Pemerintah Daerah belum maksimal mengelola anggaran, baik dari sisi manajemen maupun motifasi lain untuk memperkaya diri.

“Kenyataan itu semakin menjadikan keinginan untuk merubah sentralisasai keuangan menjadi terabaikan,” tambah Faruk. [BQ]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *