Penolakan Pemakaman Dimas Antasari, Dewan Bersuara

Kota Bima, Kahaba.-  Pro dan kontra yang terjadi terhadap rencana penguburan jenazah Dimas Antasari, terduga teroris yang tertembak mati Densus 88 di TPU Penatoi, menuai ragam pendapat dari sejumlah anggota DPRD kota Bima.

Ilustrasi

Ilustrasi

Seperti yang dituturkan Abdul Latif, alah seorang anggota Komisi A DPRD Kota Bima, reaksi warga setempat yang melakukan penolakan terhadap sebuah prosesi penguburan jenazah adalah sangat berlebihan. Apalagi menurutnya, status almarhum yang sebatas terduga teroris tidak lantas menjadikannya dirinya sebagai teroris seperti yang digembar-gemborkan.

 “Pembuktian dia (Dimas Antasari,red) sebagai teroris itu tidak ada. Bukankah selama ini kasus penembakan seperti itu baru terduga,” katanya. Karena itu, secara pribadi ia sepakat mengenai penguburan jenazah Dimas di TPU Penatoi seperti yang diharapkan pihak keluarga.

“Kemanusiaan kita harus diragukan jika jenazah saudara kita sendiri ditolak untuk dimakamkan. Bukankah kewajiban yang hidup untuk menguburkannya?,” tegas duta PAN tersebut.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Bima yang diminta pendapatnya tentang hal tersebut, meminta agar lokasi pemakaman Dimas dilihat dari sejarah kelahiran dan hidup jasad yang dimaksud. Dimas yang kelahiran Wera, dan sebagian besar keluarganya bermukim disana lebih pantasnya dikuburkan di Wera.

“Saya kira penolakan warga Kelurahan Penatoi juga beralasan dan bisa dipahami. Karena Dimas dulunya hanya menumpang tinggal beberapa tahun lalu di Kelurahan tersebut,” terangnya.

Lanjut duta Partai Demokrat tersebut, masyarakat tempat dimana Dimas lahir dan besar pun tidak boleh melarang untuk dimakamkan di Wera. Karena yang bersangkutan adalah putra asli daerah tersebut dan berhak mendapatkan tempat untuk peristirahatan terakhirnya. “Namun yang lebih penting dilakukan yakni masalah tersebut dibicarakan baik-baik dengan keluarga dan masyarakat,” tandasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima Ir. Muhammad Rum yang saat itu ada di kantor DRPD Kota Bima, saat dimintai tanggapan sebagai Pemerintah Daerah, ia lebih memperhatikan masalah keamanan daerah. Jika memang rencana pemakaman di Kelurahan Penatoi bisa menciptakan instabilitas daerah, sebaiknya perlu pertimbangan yang matang.

“Untuk itu, perlu adanya pembahasan dengan seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kelurahan setempat, agar dicarikan solusi terbaik dan tidak merugikan diantara kedua belah pihak. Jika ada resiko yang paling terkecil dari hasil pembahasan tersebut, maka itulah keputusan yang harus dilaksanakan,” tambahnya. [BK]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *