Polemik Kepengurusan Baznas Kota Bima Berakhir

Kota Bima,Kahaba.- Perdebatan panjang mengenai terbitnya SK Walikota bima nomor 56 tahun 2013 tentang pengurusan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bima nampaknya sudah berakhir. Pertemuan segitiga yang melibatkan unsur pengurus Baznas Kota Bima, Kementrian Agama (Kemenag) Kota Bima dan para ulama bersama Walikota Bima hari Rabu (6/3) menyepakati Baznas Kota Bima ditangani oleh pengurus yang ditetapkan dalam SK 56 tahun 2013, agar tidak terjadi kevakuman seraya menunggu PP yang merupaka turunan dari UU nomor 23 tahun 2011 terbit.

Baznas Kota Bima

Baznas Kota Bima

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kemenag Kota Bima Drs. H. Syahrir MSi, setelah seluruh pihak mengurai akar permasalahan di ruangan Walikota Bima, dikatakannya polemik tentang penetapan pengurus Baznas Kota Bima tersebut harusnya tak terjadi jika komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik antar lembaga. “Hanya miskomunikasi dan koordinasi saja, tidak lebih dari itu,” ujarnya saat ditemui di depan kantornya Kamis (7/3/2013).

Kemudian mengenai SK nomor 56 tahun 2013 yang dinilai cacat hukum dan tidak melalui prosedur, maka sudah disepakati akan diperbaiki jika nanti sudah mulai diberlakukan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang UU nomor 23 tahun 2011. Dan untuk sementara waktu, agar tidak terjadi kevakuman, maka SK dari Walikota Bima bias digunakan. “Artinya, seandainya PP yang mengatur UU nomor 23 tahun 2011 besok keluar, maka besok bisa langsung disesuaikan,” jelasnya.

Kemudian mengenai keterlibatan dua orang PNS didalam struktur Baznas, dikatakannya tidak ada persoalan terkait hal itu. Karena didalam kepengurusan Baznas Kota Bima juga ada keterwakilan dari Pemerintah Kota Bima dan ada keterwakilan dari Kemenag Kota Bima. “Hal tersbeut tertuang juga dalam UU nomor 23 tahun 2011. Jadi tidak masalah dengan dua orang PNS itu,” tukasnya.

Ia menambahkan, setelah pertemuan dengan Walikota Bima, polemik kepengurusan Baznas Kota Bima sudah berakhir. Yang hadir saat itu bisa memaklumi adanya miskomunikasi tersebut, termasuk ulama-ulama dan Ketua Baznas periode sebelumnya yakni Abdulllah Rontu. “Semua sudah bisa memakluminya. Baznas juga sudha bisa menjalankan aktifitasnya dengan baik,” tambahnya. [BK]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *