Jangan Politisir Program Pemerintah

Kota Bima, Kahaba.- Awal tahun 2013 terlihat sejumlah program yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat digenjot pelaksanaannya. Namun legislatif meminta agar pelaksanaan proyek semisal pengaspalan jalan tersebut tidak diboncengi dengan labeli pengklaiman politis.

Ilustrasi

Ilustrasi

Plt Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan kepada sejumlah media di ruangannya Senin kemarin mengungkapkan, intensitas pengerjaan proyek infrastruktur kota khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini jarang mendapatkan sentuhan pembangunan terlihat marak pada awal tahun ini. Respon positif ia sampaikan selaku pimpinan legislatif atas pengerjaan sejumlah ruas jalan kelurahan dan lingkungan se kota Bima itu.

Namun lanjutnya, eksekutif diharapkannya tidak memanfaatkan pelaksanaan program tahun 2013 ini untuk kepentingan pribadi menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Bima. Karena program yang disalurkan kepada rakyat adalah sebenar-benarnya yang harus didapatkan oleh rakyat. “Itu memang hak rakyat, jadi jangan di politisasi,” sorotnya.

Ia mengaku, anggaran dari APBN dan APBD Provinsi NTB sebanyak Rp20 miliar siap digelontorkan untuk memperbaiki dan hotmik jalan lingkungan. Dengan harapan, akses jalan lingkungan di tahun ini bisa diselesaikan. Namun pria itu meminta pemerintah eksekutif agar tidak memanfaatkannya untuk kepentingan Pemilukada.

Kepada rakyat juga ia meminta agar tidak terlena dengan realisasi program yang dimaksud. Karena yang dilakukan pemerintah sekarang memang sudah menjadi pekerjaannya untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. “Tapi tidak membungkusnya dengan kepentingan politik,” ingatnya.

Kader Golkar itu mengingatkan pemerintah eksekutif seperti itu, selain sudah banyak mendapatkan laporan tentang pendistribusian bantuan yang menempelkan label politik demi kepentingan pasangan Incumbent, juga sudah menjadi kewajibannya di lembaga Legislatif untuk melakukan kontrol kinerja pemerintah eksekutif.

Menanggapi ha tersebut, Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Drs. Is Fahmin di kantornya mengatakan, kritik dan masukan legislatif melalui Plt Ketua DPRD Kota Bima tersebut merupakan bentuk perhatian yang harus ditanggapi dengan baik. “Itu masukan yang sangat baik,” ujarnya singkat, Selasa (20/3/2013).

Kata dia, Pemerintah Kota Bima juga selama ini tetap melaksanakan program-program sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. “Walikota Bima dan jajarannya selama ini tetap mematuhi aturan saat menjalankan program. Tak pernah menyelipkan kepentingan pribadi,” tepisnya.

Ia mengaku, di setiap kesempatan, Walikota Bima selalu mengatakan bahwa program yang selama ini disampaikan kepada masyarakat adalah program yang bersumber dari dana Pemerintah Kota Bima. Dan amanah yang harus disampaikan kepada masyarakat. “Yang selama ini diberikan kepada masyarakat, baik itu bantuan dalam bentuk uang maupun bentuk lain, selalu disebutkan bahwa itu bantuan dari Pemerintah Kota Bima, bukan bantuan pribadi dari Walikota Bima,” tukasnya.

Mantan Camat Mpunda itu mengaku, pemberian bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota tidak hanya dilakukan tahun ini saja, tahun-tahun sebelumnya pun demikian. Karena hal itu memang sudha tertuang dalam APBD Kota Bima. “Walikota Bima memberikan bantuan sejak beliau jadi Walikota, tidak mendadak,” katanya. [BK]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *