DP4 Amburadul, Lurah Minta Jatah Uang PPS

Kota Bima, Kahaba.- Petugas Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas melakukan pemutakhiran Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Kelurahan Rabadompu Timur mendapatkan kendala dalam melaksanakan tugas. DP4 yang diserahkan oleh Pemkot Bima untuk kelurahan itu rupanya amburadul, karena memuat nama-nama penduduk sebelum pemekaran kelurahan. Lurah setempat yang dimintai bantuan untuk ikut mengklarifikasi data warganya malah meminta uang honor kepada petugas PPS.

Sejumlah data dalam DP4 Kota Bima disinyalir fiktif

Ilustrasi

PPS saat ini merasa kesulitan untuk merampungkan pemuktahiran data dari DP4 ke DPS. Pasalnya banyak  data warga yang tidak sesuai dengan lokasi RT dan RW yang sebenarnya. “DP4 yang kami pegang sangat amburadul, karena merupakan data pemilih sebelum adanya pemekaran kelurahan Rabadompu,” ungkap Ansyari, salah seorang anggota PPS Kelurahan Rabadompu Timur pada hari Kamis (21/3/2013) kemarin.

Disebutkannya, akibat perbedaan data dengan kondisi di lapangan yang berubah pasca pemekaran, PPS harus mendata ulang pemilih dari 17 RT di Kelurahan Rabadompu Timur berdasarkan DP4 Kelurahan Rabadompu (sebelum pemekaran) yang memuat 28 RT. Sementara pihak Ketua RT yang coba ia konfirmasi masing-masing merupakan Ketua RT baru yang mengaku tidak tahu mengenai data warga sesuai RT lama.

Karena merasa kesulitan itulah kata Ansyari, pihaknya coba berkoordinasi dengan pihak Kelurahan setempat yang dinilai tahu mengenai perkembangan data warga pasca pemekaran kelurahan. Namun Lurah Rabadompu Timur Burhanudin Ismail enggan untuk membantu kerja PPS di kelurahannya dengan alasan tidak mendapatka honor untuk itu. ”Mana uang saya, saya tidak di gaji oleh kalian,” ujar Burhanudin seperti yang diceritakan Ansyari.

Lanjut Ansyari, proses pemuktahiran data oleh PPS adalah dalam rangka mewujudkan pemilukada yang berkualitas. Karenanya iya menyesalkan lurah setempat yang tidak kooperatif dalam membantu kerja-kerja PPS di Kelurahan Rabadompu Timur. “Kalau Lurah tidak membantu, proses pemuktahiran data yang dilakukan PPS tidak akan maksimal,” kata dia.

Sampai berita ini diterbitkan, Lurah Rabadompu Timur Burhanudin Ismail yang coba dikonfirmasi, tidak dapat ditemui. Begitu pun saat Kahaba menghubunginya via telepon,  tidak mendapatkan tanggapan. [BS]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *