Ngotot Dengan Harga Tinggi, Pemilik Lahan Gantung Pelabuhan Nusantara Kilo

Dompu, Kahaba.- Proses negosiasi lahan pelabuhan Nusantara yang bertempat di Dusun Matompo, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, hingga saat ini masih belum menemui titik temu. Pasalnya, beberapa orang pemilik lahan masih bertahan dengan harga tinggi.

Kabag Administrasi dan tata Pemerintahan Kabupaten Dompu, H Yuhasmin. Foto: Ist

”Hingga saat ini masih ada 5 orang yang bertahan dengan harga tinggi. Namun, negosiasi tetap jalan terus,” ungkap Kabag Administrasi dan tata Pemerintahan, H Yuhasmin Msi, kemarin.

Meski demikian, pria yang juga menjabat Sekretaris Panitia Pele memastikan pemerintah dalam hal ini panitia pembebasan lahan terus berusaha mencarikan solusi yang tepat. Karena hanya masalah harga, pihaknya akan terus mengupayakan yang terbaik. Karena ini terkait hajat hidup orang banyak.

“Kami akan menggunakan pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan, yakni door to door ke rumah mereka (pemilim lahan),” katanya.

Yushamin menjelaskan, beberapa orang pemilik lahan tersebut bertahan dengan harga tinggi. Yang ditawarkan itu di atas standar tim appraisal. Inilah yang kemudian membuat proses negosisasi alot dan sedikit lamban.

Sesuai dengan standar harga yang ditetapkan tim Apresial sambungnya, untuk areal lahan yang terletak jauh dari akses jalan raya dihargai senilai Rp 180 juta rupiah perhektar. Dan yang berada dekat atau berlokasi persis dipinggir jalan yakni Rp 240 juta rupiah.

”Kami bergerak sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Artinya, harga yang kami tawarkan yakni keputusan mutlak tim appraisel,” tegasnya.

Tidak hanya itu, kata dia, masing-masing pemilik lahan juga berhak mendapatkan uang pengganti untuk biaya tunggu, biaya pengganti tanaman dan biaya transaksi. Uang itu nanti masuk ke rekening masing-masing penerima.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Dompu Syarifuddin menegaskan, persiapan pembangunan Pelabuhan Nusantara ini tengah dalam tahap menunggu kesiapan lokasi lahan di wilayah setempat.

”Rencana pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo sudah siap. Tapi saat ini masih menunggu kesiapan lahan,” ucapnya.

Apabila lahan sudah siap, pihaknya akan langsung memberikan laporan kepada Kementerian Perhubungan bahwa lahan persiapan pembangunan pelabuhan tersebut siap dan pembangunannya bisa segera dimulai.

”Masalah lahan aja belum kelar. Lalu apa yang kami bisa laporkan ke pusat mengenai persiapan pembangunan pelabuhan nusantara,” cetusnya.

Untuk diketahui, pelabuhan ini akan dibangun dengan luas lahan hingga 35 ha atau 34 petak lahan. Pembangunan pelabuhan ini semula dijadwalkan 2018. Namun, karena ada masalah dengan lahan akhirnya ditunda hingga 2019, dan rencananya akan dilakukan secara simultan.

Pembangunan pelabuhan ini rencananya akan menghabiskan Rp 7 Miliar – Rp 8 Miliar, dari APBD Kabupaten 2018 untuk pembayaran lahan. Pembangunannya juga akan diikuti dengan pembangunan akses jalan yang lebih lebar. Akses jalan ini menghubungkan Sampungu Sila hingga Labuhan Kananga di lingkar utara gunung Tambora pulau Sumbawa.

Sementara itu, terkait harga lahan panitia menawarkan maksimal sesuai perkiraan lembaga appraisal sebesar Rp 18 ribu per meter persegi untuk lahan di belakang, dan Rp 24.500 per meter persegi untuk lahan di pinggir jalan raya.

Sementara itu, pemilik lahan menawarkan Rp 200 ribu per meter persegi untuk lahan tambak, Rp 160 ribu per meter persegi untuk lahan di depan jalan raya dan Rp 150 ribu per meter persegi lahan di belakang. Untuk pohon kelapa oleh warga menawarkan Rp 3 juta per pohon dan pemerintah di harga Rp 250 ribu per pohon.

*Kahaba-09

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. Taufikhrrahman

    Terkait dgn harga lembaga apresial jangan mengambil keputusan sepihak dan kalaupun cara pendekatan secara individu makan akan muncul pandangan lain2….. Pemilik adalah penjual dan pembeli adalah pemerintah tentu harus ada kesepakatan yg di atur dlm UU Jual beli…. Jangan menetapkan tanpa dasar aturan dan sepakatan penjual…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *