GOR Manggemaci, Proyek Dalam Polemik

Editorial, Kahaba.- Dinamika pemerintah dalam menata arah pembangunan selalu menjadi hal yang apik dibahas. Perseteteruan, konflik dan pertentangan tetap manjadi warna yang khas di dalamnya. Demikian pula yang terjadi dibalik proyek pembangunan Delanggang Olahra Raga (GOR) di lapangan Manggemaci yang menelan anggaran Rp 5 milyar itu.

Lapangan Manggemaci di pandang dari arah timur/foto: Bima Mawardy

Proyek itu kini menajdi kemelut baru di tubuh Pemerintah Kota Bima. Perseteruan pun mulai terjadi dan terkuak ke permukaan. Beberapa waktu lalu, sekelompok warga manggemaci dan pelaksana proyek terlibat bersiteru dan dicabutnya patok proyek oleh warga lantaran pemilik proyek tak mengkoordinasikan lebih  awal dengan tokoh masyarakat sekitar.

Perseteruan pun berlanjut di tingkatan eksekutif dan legislatif di kota ini. DPRD Kota Bima terlihat geram dengan proyek GOR itu, dimana anggaran proyek yang belum di bahas di APBD Perubahan tahun anggaran 2012 namun proses tendernya telah usai dilakukan oleh panitia di Pemerintah Kota Bima.

Sikap kekecewaan itu disampaikan duta Partai Golkar, Alfian Indrawirawan. Ia mengatakan, semestinya pemerintah bersabar dan menyelesaikan pembahasan anggaranb APBD Perubahan baru memulai tender proyek itu. “Jangan sudah ditender dan mau dilaksanakan, baru nanti dimasukkan di APBDP 2012,” ujarnya.

Anggota Badan Anggaran yang akrab di Sapa dengan panggilan Pawang itu terlihat kecewa dengan sikap Pemkot Bima mengelola anggaran bantuan dari Pemerintah Provinsi NTB itu. Semestinya, Pemerintah Kota Bima harus menunjukkan pelaksanaan pembangunan yang tunduk pada regulasi dan peraturan yang ada. “Jangan semau gue, dalam menata arah pembangunan. Jika masih mengedepankan cara-cara inkonstitusional dan non prosedural, tentu akan terus berujung pada munculnya perseteruan demi perseteruan,” tambah Pawang kepada Kahaba di kantornya beberapa waktu yang lalu.

Sorotan yang muncul dari warga dan anggota DPRD Kota Bima memaksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Ir. M.  Rum turun ke lapangan. Jum’at, 14 September 2012 lalu, diadakanlah pertemuan di kantor Lurah Manggemaci guna membahas sekaligus mensosialisasi proyek tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) itu pun membantah jika pelaksanaan proyek inkonstitusional. Rum menjelaskan, dasar proyek itu dengan adanya Peraturan Walikota yang menjadi dasar aturan sehingga proses tender itu sudah bisa dilakukan.

“Untuk melaksanakan pembangunan itu tidak perlu dilakukan pembahasan pada tingkat legislatif, karena gubernur NTB sudah memerintahkan kepada Walikota Bima untuk segera membuatkan Peraturan Walikota (Perwali),” tepis Rum.

Ia melanjutkan, sebenarnya kita terlambat menggunakan dana bantuan pemerintah provinsi itu. Tak ada masalah di tender proyek GOR itu. Pemerintah sudah melakukan di atas aturan yang ada. Dan proyek itu pun semata-mata demi memperbaiki sarana olahraga masyarakat. Tak ada lapangan yang dihilangkan, namun sarana olahraga dilapangan atletik yang direnovasi keadaannya menjadi lebih modern dan professional.

Dari penelusuran Kahaba, anggaran Rp 5 Milyar itu sebahagian besar dipergunakan untuk tiga paket di proyek yang di pusatkan di lapangan Manggemaci. Ada pembangunan Lanscape, penataan lapangan atletik dan pembangunan sarana olahraga indoor. Tender pun dilakukan secara online lewat LPSE (Lembaga Pengelola Secara Elektronik).

Lapangan Manggemaci dipandang dari arah selatan/foto: Bima Mawardy

Dugaan aroma tender yang sarat kepentingan dan adanya proses yang ‘main mata’ antara pemerintah dan pelaksana proyek begitu menyibak. Walau sudah dilakukan tender secara online. Kuatnya dugaan itu terkesan ’mengejar setoran’ dibalik pelaksaan proyek dengan meninggalkan APBD Perubahan TA 2012. Tentu pula ada konsensus keuntungan yang tak mungkin lepas dibalik pelaksanaan proyek yang ada. Jual beli proyek, saat ini sudah menjadi ‘budaya baru’ bangsa ini. Banyak paket proyek yang diobral para kolega keuasaan kepada masyarakat kontraktor. Akhirnya, tak jarang proyek itu mengorbankan kualitas pekerjaan karena fee atau keuntungan sudah terbagi sebelum proyek dilaksanakan.

Acara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang digelar di Kota Bima di tahun mendatang mungkin menjadi agenda khusus yang dikejar pemerintah dalam menyulap pembangunan yang ada. Mungkin saja orientasi pembangunan dan pelaksanaan mega proyek yang ada di Kota Bima demi kepentingan sesaat itu.

Pelaksana proyek (PT. Trio Usaha dan CV. Bahtera) pun dikenal baik adalah pihak yang sangat dekat dengan penguasa saat ini. Dikalangan kontraktor nama Baba Ngeng (Mulyono, red), pelaksana proyek  itu adalah orang ‘penting’ dibalik pelaksanaan proyek  di Pemkot Bima yang bermain diangka milyaran rupiah itu. Beberapa ‘mega proyek’ yang sedang digenjot di Kota Bima tak pernah lepas dari peranannya.

Menjadi penguasa tentu berbeda makna dengan menjadi Walikota. Penguasa lebih dekat pada cara-cara yang mengeyampingkan konstitusi dan regulasi. Namun, Walikota adalah wali dari aturan yang berupaya mengayomi setiap kepentingan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan buth perhatian.

Pemimpin adalah sosok yang harus berposisi netral dalam setiap pengambilan kebijakan. Dekatnya pemimpin dengan dunia usaha apalagi pemimpin yang berlatarbelakang pedagang tentu tidak harus membangun dinasti dalam setiap pelaksanaan proyek yang ada. Asas pemerataan, profesionalisme dan mengedapnkan kualitas kerja serta mengamankan anggaran negara adalah harga mati demi membangun dunia usaha dan arah pembangunan di kota Bima.

Dinasti hanya melahirkan pembangunan yang ‘mati suri’. Ia hanya akan bertahan di zamannya. Cobalah belajar dari Fir’aun yang membangun Piramida hingga dunia tak melupakannya. ***

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

1 komentar

  1. Pergerakan para konsultan maupun kontraktor bisa dipastikan tidak luput dari ‘permainan’, dimana pun.. tapi permainan tersebut tidak akan ada jika pemimpin sebagai unsur pengayom malah menjadi agen pembuat permainan itu sendiri.. pemimpin yang bersih dan disegani akan menularkan virus-virus positif untuk siapa pun yang dipimpinnya.. pertanyaannya hanya satu, untuk era sekarang masih adakah pemimpin yang “bersih”??

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *