BBM (Benar-Benar Menyiksa) Rakyat

Oleh: Win Ariga Mansur M

“Maafkan kedua orangtuamu, kalau tak mampu beli susu, BBM naik tinggi susu tak terbeli, orang pintar tarik subsidi, mungkin bayi kurang gizi” (Galang Rambu Anarki by Iwan Fals)

 Jika kita merenungi lirik lagu Iwan fals diatas, maka tergambarlah kondisi rakyat kecil Indonesia saat ini. Hidup mereka digambarkan oleh Iwan Fals dengan penuh penderitaan dan penuh penindasan. Bagaimana tidak, bertubi-tubi rakyat kecil dihajar terus menerus dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro akan nasib mereka. Mereka orang kecil selalu dipaksa banting tulang bukan saja untuk mempertahankan kehidupan mereka sendiri, tapi juga untuk ratusan juta orang Indonesia lain yang tidak sadar. Tidak sadar kalau mereka hidup dari pengorbanan rakyat kecil.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dimulai pada 1 April 2012 nanti merupakan pukulan keberikutnya dari Pemerintah yang akan diterima oleh rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia yang dinahkodai oleh duet SBY-Boediono dirasa sudah putus asa menghadapi kemelut ekonomi dunia yang berdampak pada Negara Indonesia. Sehingga dengan keterputusasaan itu Pemerintah meminta rakyat Indonesia untuk kembali bersabar membantu meringankan beban Negara. Yang tidak lain beban Negara yang dimaksud adalah rakyat Indonesia itu sendiri.

Win Ariga Mansur M

Karena yang harus kita mengerti, akar masalah kenaikan BBM sebenarnya adalah pada jebolnya APBN, yang dikarenakan terlalu besarnya pengeluaran Pemerintah, terutama pada pos anggaran subsidi di APBN 2011. Sehingga kesimpulan yang ditarik oleh Pemerintah Indonesia, jebolnya APBN saat ini dikarenakan oleh rakyat. Karena Pemerintah merasa APBN Negara ini terlalu besar porsi pengeluarannya untuk subsidi rakyat. Sehingga dirasa perlu dikurangi porsinya untuk menyelamatkan keuangan Negara. Oleh karena itu Pemerintah menawarkan dua opsi yang sangat membebani pikiran rakyat saat ini. Kedua opsi yang ditawarkan tersebut yakni menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidi bagi rakyat

 Omong-kosong kenaikan BBM
Ada tiga alasan besar yang sebenarnya melatarbelakangi keinginan Pemerintah menaikan harga BBM di awal april nanti. Seandainya ingatan kita kuat, pasti ketiga alasan ini pernah kita dengarkan dikenaikan BBM ditahun-tahun sebelumnya. Karena alasan yang diberikan memang sangat kelasik. Ketiga alasan itu yakni Pertama, Pemerintah menaikkan harga BBM dikarenakan jumlah produksi minyak mentah Indonesia tidak sesuai harapan (defisit). Jumlah minyak yang diproduksi tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri.

 Alasan yang kedua, Pemerintah merasa perlu menaikan BBM karena harga minyak dunia terus merangkak naik. Dalam asumsi anggaran pada APBN 2012 harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditaksir hanya sebesar US$ 90 per barel. Kenyataan yang terjadi dilapang ICP terus naik. Dari januari-february saja ICP ada diangka US$ 116 per barel dan angka ini diprediksi akan naik kembali hingga menembus angka US$ 120 per barel.

 Ketiga, menurut survei yang dilakukan Pemerintah, distribusi BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan bahwa 77% pengguna BBM bersubsidi merupakan golongan masyarakat menengah keatas dan sisanya baru masyarakat golongan menengah kebawah. Sehingga Pemerintah merasa kebijakan subsidi sangat merugikan Negara. Kalau subsidi terus diberikan maka akan merugikan hak rakyat kecil

 Dari ketiga alasan yang diberikan pemerintah, menurut penulis semua alasan tersebut hanyalah omong-kosong belaka. Karena kalau kita bedah satu persatu alasan tersebut, maka kita akan mendapati faktor-faktor yang menjadi sebab keaikan BBM asal-muasalnya berawal dari burukya kebijakan pemerintah disektor migas. Pada alasan pertama, Pemerintah benar kalau mengakui produksi minyak Indonesia turun. Tapi pertanyaannya kenapa bisa turun?. Ada beberapa alasan yang bisa menjawab kenapa produksi minyak Indonesia turun. Pertama, dari data Kementerian ESDM tahun 2009, produksi minyak Indonesia yang diproduksi oleh Pertamina hanya sebesar 13,8%. Sisanya dikuasai oleh swasta asing seperti Chevron (41%), Total E&P Indonesie (10%), Chonoco-Philips (3,6%) dan CNOOC (4,6%).

 Kedua, dari penelitian US Geological Survey Oil & Gas Journal (1995-2000) didapati fakta bahwa cadangan minyak Indonesia hanya mampu ditambang 10-15 tahun lagi saja. Dan anehnya Kementeriaan ESDM Indonesia baru akan menarget porsi operator perusahaan nasional dalam produksi BBM hingga 50% baru ketika tahun 2025. Dan Ketiga, usaha Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan rakyat pada BBM dengan cara konversi BBM ke energy non-BBM sangat setengah hati. Biaya yang ideal  untuk konversi BBM ke BBG sebenarnya Rp. 2,9 T, tapi kenyataannya pemerintah hanya mengucurkan biaya untuk konversi senilai Rp. 960 M. kebijakan ini sangat aneh, mengingat cadangan minyak Indonesia terancam akan habis.

 Hampir sama dengan alasan pertama, alasan yang kedua pemerintah menaikan BBM sangat omong-kosong. Karena pemerintah seakan-akan menuduh jebolnya APBN dikarenakan tingginya subsidi untuk rakyat. Kalau kita bedah APBN 2011 dan APBN 2012, akan kita temui angka-angka yang sangat menyakitkan. Pada APBN 2011, persentase jumlah subsidi pada APBN menduduki peringkat pertama yakni 26,12%. Sedangkan pada APBN 2012, persentase subsidi untuk rakyat berada pada peringkat kedua yakni 20,64%. Pos apakah yang mendapatkan porsi tertinggi?, pada APBN 2012 persentase tertinggi dijatah untuk keperluan belanja pegawai, yakni 22,37%. Jadi wajar, kalau pejabat kita kehidupannya makin mewah. Bangku wakil rakyatpun impor dan menelan dana hingga miliaran. Sehingga pertanyaanya berikutnya adalah siapa yang sebenarnya membebani APBN?

 Untuk alasan yang ketiga, Pemerintah menyatakan bahwa distribusi subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran, sehingga subsidi perlu dikaji kembali. Tapi anehnya, permasalan ini belum dikaji ulang tapi harga BBM sudah akan naik di awal April nanti. Alasan Pemerintah mengenai tidak tepatnya distribusi subsidi BBM saat ini bagi penulis juga omong-kosong belaka. Karena yang harusnya paling bertanggungjawab akan kesalahan distribusi ini murni Pemerintah. hal ini dikarenakan kebijakan distribusi BBM bersubsidi tidak diikuti dengan tersedianya perangkat hukum mengenai standarisasi dan levelisasi konsumen yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Sehingga wajar jika banyak orang kaya dengan mobil mewah lebih memilih menggunakan premium ketimbang pertamax. Karena memang tidak ada aturan pasti di level konsumen.

Jujurlah pada rakyat
Menurut Guru besar FEB Universitas Brawijaya yang juga direktur Indef, Prof. Ahmad Erani Yustika dalam opininya yang dimuat di Indonesia Finance Today dengan judul Struktur APBN dan kenaikan harga BBM, dijelaskan bahwa tanpa kenaikan BBM di awal April nanti pun tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan merosot 0,3% hingga 0,6% (6,1%-6,3%). Sehingga jika terjadi kenaikan BBM, maka penurun pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih ekstrim, yakni turun ke angka 5,5% hingga 5,7%, padahal sebelumnya pemerintah dalam revisi asumsi APBNP memprediksi hanya akan turun ke angka 6,5%.

 Drastisnya kemerosoton pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat mungkin terjadi diakibatkan BBM yang naik, bahkan kemerosotonnya sangat mungkin jauh dibawah prediksi pemerintah. Sebab kenaikan harga BBM akan memunculkan inflasi yang dampaknya akan menyebabkan kenaikan semua biaya kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang nantinya akan mengakibatkan daya beli masyarakat turun. Sehingga para investor enggan untuk berinvestasi.

 Bahkan Indef memprediksi jika skema kenaikan BBM ini tetap dilakukan oleh pemerintah, Indonesia nantinya malah akan mendapati kerugian yang cukup besar. Karena dengan skema yang dijalankan pemerintah, penghematan yang diperoleh hanya sekitar Rp 30 triliun, padahal dengan merosotnya pertumbuhan ekonomi sebesar 0,6% (resiko maksimal pemerintah) maka sama halnya dengan kehilangan PDB sekitar Rp 70 triliun.

 Sangat aneh sebenarya jika harus membenarkan skema kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintah. Mengingat dampak ekonomi maupun sosial yang mungkin akan terjadi ketika BBM naik akan sangat mendzholimi masyarakat. Seharusnya pemerintah sedari dulu jujur kepada masyarakat jika mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan Negara. Sehingga tidak perlu mengkambing hitamkan jebolnya APBN karena subsidi yang membengkak. Memang sudah sewajarnya jika rakyat itu harus terus disubsidi oleh pemerintah. Karena kalau subsidi itu tidak ada, maka pemerintah telah mengkhianati amanat UUD 1945 pasal 33.

Penulis adalah Pj. Kadep Kebijakan Publik PD KAMMI Malang

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *