Fahri Hamzah dan Stabilitas Politik Nasional

Oleh: Dedi Ermansyah

Dedi Ermansyah

Dedi Ermansyah

Nama Fahri Hamzah (FH) kembali mencuat di berbagai media setelah beredarnya surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) dengan nomor B-36/K/DPP-PKS/1437 tanggal 2 Maret 2016. Surat tersebut berisi tentang pemberhentian Fahri Hamzah sebagai kader disemua jenjang keanggotaan dalam partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut Sohibul ?Iman (Presiden PKS) FH dipecat dari keanggotaan karena beberapa alasan diantaranya adalah menolak revisi Undang-undang KPK, meminta kenaikan tunjangan pimpinan DPR, Sikapnya yang terlalu membela Setya Novanto pada kasus papa minta saham, serta mengusulkan pembangunan perpustakaan parlemen. Sikap-sikap FH tersebut dinilai keluar dari rel dan kontraproduktif dengan instruksi pimpinan partai.

Dengan alasan-alasan tersebut FH mendapat sanksi pemecatan sebagai anggota partai. Jika pemecatan tersebut benar-benar terjadi maka secara otomatis FH akan diberhentikan juga dari jabatannya sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) karena ia adalah utusan.

Fahri Hamzah Representasi Rakyat NTB

FH terpilih sebagai anggota DPR RI Perwakilan Wilayah NTB pada pemilu 2009, menjadikannya anggota DPR RI periode 2009-2014 dan kemudian terpilih untuk kedua kalinya pada pemilu 2014 dengan perolehan suara tertinggi dari seluruh calon legislatif PKS se-Indonesia dengan perolehan suara sebesar 125,083 mengalahkan jumlah suara yang didapatkan mantan presiden partai PKS Hidayat Nurwahid pada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 119,267.

Dengan perolehan suara sebanyak itu, maka FH benar-benar symbol dan  representasi masyarakat NTB. Rakyat NTB mempercayakan FH sebagai wakilnya untuk menyampaikan aspirasi di parlemen nasional.

Dengan adanya FH rakyat NTB menginginkan aspirasinya terserap dan kemudian di lanjutkan dengan hadirnya kebijakan-kebijakan yang pro Lalu bagaimana jika ia benar-benar dicopot, akan kemana aspirasi jutaan rakyat NTB?.

Maka ketika FH benar-benar dipecat, rakyat NTB akan kehilangan salah satu pioneer yang memperjuangkannya di parlemen. Karena dalam system demokrasi mustahil suara rakyat tersampaikan tanpa ada wakil yang ikut bersuara dengan lantang dalam forum-forum perdebatan di parlemen. Terlepas keputusan tersebut adalah keputusan partai, namun tetap saja keputusan pencopotan FH merupakan sikap pengkhianatan petinggi PKS terhadap rakyat NTB.

Fahri Hamzah dan Stabilitas Politik Nasional

Fahri Hamzah diberhentikan keaggotaannya sebagai kader partai menurut saya ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya dan ini sudah di desain sejak awal.

Pertama, FH adalah orang dekatnya Anis Matta (mantan presiden PKS) dan ia terpilih sebagai Wakil Ketua DPR RI atas rekomendasi PKS pada saat Anis Matta jadi Presiden partai. Itu artinya FH bukanlah gerbong petinggi PKS saat ini, dan itu terlihat sejak Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPP kemarin, FH tidak masuk dalam struktur pengurus partai.

Kedua, bisa jadi pemecatannya atas intervensi (campur tangan) pemerintah, karena ia selalu  mengkritik pemerintah dan sering tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ia juga merupakan otak dari lahirnya Koalisi Merah Putih (KMP). KMP dengan tegas menjadi barisan oposisi pemerintah, maka jika pemerintah ingin tetap “aman” dan berjalan dengan mulus, kebijakanya harus meminimalisir rivalnya. Mungkin saja seperti yang terjadi pada partai-partai Islam lainnya, Golkar dan PPP di buat gaduh sehingga lahirlah dualisme kepengurusan.

Ketiga, mungkin saja Petinggi PKS saat ini tidak ingin berada terlalu lama di barisan oposisi pemerintah dan ingin segera merapat ke pemerintah. Dengan begitu mereka akan dapat jatah  jabatan tertentu di kabinet Jokowi-JK. Menyusul partai-partai yang sebelumnya oposisi (PAN, GOLKAR, dan PPP) yang sekarang menkimati kue keukasaan.

Demikian alasan yang mungkin saja sebagai pemicu pencopotan FH dari keanggotaan partai.  Dengan dicopotnya FH dari Anggota PKS tentu ini akan merubah konstalasi dan stabilitas politik parlemen. FH yang dikenal vocal dan tegas tentu sangat di perhitungkan dan ditakuti. Arah politik parlemen akan semakin berubah dan bukan hal yang tidak mungkin PKS segera merapat ke pemerintah. Sehingga jumlah kursi parlemen akan semakin banyak yang mendukung pemerintah dari pada oposisi. Ketika demikian bisa lahir parlemen yang tidak sehat, karena kebijakan cenderung searah tanpa ada partai yang penyeimbang dan pengontrol.

*Penulis juga Direktur West Nusa Tenggara Movement. CP: 082340658423

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *