Merajut Masa Depan Bima, Refleksi Hari Jadi Bima ke-376

Oleh: Mawardin

Museum ASI Bima. Foto: Bin

Museum ASI Bima. Foto: Bin

Bulan juli adalah bulan Bima. Tepat pada tanggal 5 Juli 1640 M, Bima sebagai suatu entitas politik dan wilayah didirikan oleh Abdul Kahir – Sultan Bima I, hingga kelak terbentuk kesultanan Islam Bima yang telah memainkan peranan strategis dalam pergulatan nusantara. Kini, Juli 2016, masih terasa hawa sejuk bulan Ramadan walau sudah berlalu, Dou Mbojo (orang Bima) sedang mentafakuri hari jadinya, dan menafsir masa depan.

Ada kesalingan tatapan spirit ‘Idul Fitri, dan saya membayangkan pula “tatapan tajam” icon kosmos (nusantara) “Sang Bima”, sembari menantang para penghuni Dana Mbojo (Tanah Bima), “Sudahkan kalian menjadi pemenang”?

Ketika berstatus pelajar di SMA Negeri 1 Woha, Kabupaten Bima, saya tak pernah berimaji sebelumnya kalau suatu waktu dalam setapak perjalanan, punya salah satu capaian menjadi Juara I Audisi Da’i antar SMA se-Kabupaten Bima. Penghargaan sebagai “Da’i Cilik” itu diberikan oleh Bupati Bima (Alm. Ferry Zulkarnain) dalam rangka Hari Jadi Bima ke-366 dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-61, 17 Agustus 2006. Sepuluh tahun sudah berlalu, kini Bima sedang merayakan Hari Jadi yang ke-376, dan tak lama lagi negara kita, Republik Indonesia memperingati HUT Kemerdekaan ke-71.

Saya membocorkan sedikit “rekam jejak” itu, bukan bermaksud memajang nama di etalase da’i papan atas yang “tersertifikasi” seperti Aa Gym, Ust. Wijayanto, dan ukhti Oki Setiana Dewi yang manis, tapi sebagaienergi (yang terbarukan), untuk menggerakkan dinamika keumatan kaum mbojo berdasarkan ingatan sebagai da’i, walaupun hanya sebatas “produk” perlombaan dan mondok kilat saja. Kini, keperansertaan dalam rangka memeriahkan HUT Bima lebih pada pengarus-utamaan gagasan reflektif terhadap historisitas dan aktualitas Bima, sekaligusmanifestasi dakwah bit-tadwin (tulisan).

Kenduri tahunan dalam memaknai hari jadi Bima tampak antusias melalui pawai budaya yang dipusatkan di kawasan ibukota Kabupaten Bima, Kecamatan Woha. Tak kalah penting memang upacara sekali setahun itu selayaknya dijadikan sebagai momen refleksi, evaluasi, dan proyeksi masa depan.Di tengah perayaan yang sarat dengan ekspresi kebudayaan, sarasehan dan tasyakuran itu, kalau kita tengok lanskap kehidupan sosial politik, ada memang capaian yang diraih Dou Labo Dana Mbojo, tapi ada juga ujian yang perlu diatasi bersama terutama ritus kekerasan komunal yang memerlukan analisis diagnostik dan solusi komprehensif.

Adapun capaian dalam kehidupan sosial politik, antara lain kita bisa menyebut terselenggaranya hajatan demokrasi Pilkada Bima 2015 tanpa bercak-bercak darah. Kendati ada ketegangan (rendah), tidak sampai meluluh-lantakkan tatanan sistemik yang ada. Pada bulan Juli 2016 ini, sudah terselenggara pula Pilkades serentak 58 Desa di Kabupaten Bima, yang relatif aman dan demokratis tanpa ceceran darah. Itu artinya masyarakat Bima sudah dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi.

Kesadaran kewarganegaraan (citizenship) terus meningkat, bersamaan pula dengan mekarnya elemen masyarakat sipil (civil society), seperti dibilang Nurcholish Madjid (1999), civil society adalah “rumah” persemaian demokrasi. Humanisme universal yang tercermin pada perilaku menghargai antar sesama kendati berbeda latar belakang tampak tumbuh dan berkembang di taman demokrasi. Hal ini menyiratkan pesan damai bahwa stigmatisasi zona merah yang menyasar Bima dapat dipatahkan berkat kerjasama semua elemen strategis. Rapor biru ini harus dipertahankan, dan ditingkatkan agar roda pembangunan berjalan lancar tanpa batu sandungan.

Politik Bima dalam Lintasan Sejarah

Pada tahun 1951 tepat setelah wafatnya sultan ke-14 Sultan Muhammad Salahuddin, Bima memasuki zaman kemerdekaan. Selanjutnya, sistem kesultanan beralih menjadi Daerah Swapraja dan Swatantra, lalu berubah menjadi Daerah Kabupaten. Memasuki era pemerintahan daerah Kabupaten Bima, berturut-turut dipimpin oleh Letkol H. Soeharmadji (1967-1974), Letkol H. M. Tohir (1974-1979), Letkol H. Umar Harun (1979-1984 dan 1984-1989), Letkol H. Halim Djafar (1989-1994), Letkol H. Adi Hariyanto (1994-1999), Drs. H. Zainul Arifin, M.Si (2000-2005), H. Ferry Zulkarnain, ST (2005-2010 dan 2010-2013), Drs. H. Syafruddin H. M. Nur, M.Pd (2013-2015), Hj. Indah Dhamayanti Putri (2015-sekarang).

Dalam periode kekuasaan di era orde baru, memang Bima kala itu didominasi oleh elite militer yang diplot secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Memasuki alam reformasi, barulah kemudian Bima dipimpin oleh putra daerah melalui proses demokrasi yang terbuka dan konstitusional. Jauh sebelum gelombang reformasi 1998 menerjang rezim orde baru, tuntutan-tuntutan reformatik itu lahir juga dari orang-orang kritis di daerah. Mereka turun ke jalan berdemonstrasi berupaya menumbangkan “boneka” orde baru yang ditanam di Pemda Bima seperti Letkol H. Soeharmadji (1967-1974) yang diindikasikan membawa kabur pernak-pernik kebudayaan tradisional Bima, dan berlaku diskriminatif dalam menyajikan kue-kuepembangunan.

Ketimpangan struktural sebagai produk dari politik peminggiran kaum marginal yang dilakoni Soeharmadji kemudian melahirkan perlawanan rakyat yang terkonsolidasi lewat gerakan sosial, dikenal sebagai Peristiwa Donggo 1972. Tuntutan massa demonstran itu, yakni “Turunkan Soeharmadji”, “Angkat Putra Kahir (Sultan Bima)”, “Soeharmadji Segera Angkat Kaki dari Bima”, dan lain-lain. Aspirasi orang Bima yang menuntut putra daerah untuk memimpin kampung halamannya terus bergumul dan bergulat dalam jepitan kompleks.

Dalam kasus yang lain, sebut saja Letkol H. M. Tohir, Bupati setelah masa Soeharmadji. Menurut sebuah sumber, yang menghebohkan adalah dramatisasi politik yang digelar sampai membuatnya terpilih sebagai kepala daerah Bima. Pemilihan Bupati Bima tahun 1977 itu berlangsung penuh dengan intrik dan manipulasi. Bupati pemenang sebenarnya adalah putra daerah Bima, Drs. Muhidin Aziz (Wakil Ketua Golkar Bima kala itu), secara telak mengalahkan kandidat titipan pemerintah pusat, Letkol H. M. Tohir. Walau kemudian dianulir sepihak oleh Menteri Dalam Negeri RI pada masa pemerintahan Orde Baru karena dianggap batal.

Buah dari pohon reformasi yang tumbuh di atas tanah subur demokratisasi, kemudian dipetik oleh orang-orang di pusat maupun daerah. Suksesi kepemimpinan Bupati Bima tahun 2000 adalah tonggak bersejarah terpilihnya Bupati Putra Daerah berlatar belakang sipil lewat anggota DPRD Kabupaten Bima, yakni Drs. H. Zainul Arifin, seorang birokrat yang lama berkarir di Pemda DKI Jakarta. Dinamika politik terus berputar mengitari aneka kreasi di panggung reformasi, hingga muncul Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. Di bawah naungan payung hukum tersebut, pesta demokrasi secara langsung pun digelar.

Kabupaten Bima menggelar pesta demokrasi langsung pertama kali pada tahun 2005, yang dimenangkan pasangan Ferry Zulkarnain, ST., dan Drs. H. Usman AK sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima periode 2005-2010. Kedua, kenduri demokrasi daerah pada tahun 2010 dimenangkan juga oleh Ferry Zulkarnain, ST tapi berganti pasangan yaitu Drs. Syafruddin M. Noer, M.Pd yang kelak wakilnya yang seorang akademisi plus pengusaha itu menjadi Bupati karena Ferry Zulkarnain yang dikenal sebagai icon kesultanan Bima meninggal dunia (26 Desember 2013), saat bertugas meninjau lokasi banjir di kawasan Kae Bima.

Ketiga, Pilkada Bima pada tahun 2015 dimenangkan oleh pasangan Hj. Indah Dhamayanti Putri (IDP) – Drs. H. Dahlan M. Noer, sekaligus menandai era baru, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah kepemimpinan lokal Bima, IDP (istri Alm. Ferry Zulkarnain) tercatat sebagai Bupati Bima pertama dari kaum perempuan.

Setiap Bupati yang memimpin dengan segala plus minusnya, masing-masing dihadapkan dengan tantangan yang berbeda sesuai perkembangan lingkungan strategis internal maupun eksternal. Terhadap tantangan itu, masing-masing punya karakter kepemimpinan yang beragam seperti tercermin pada motto dan slogan, atau semacam tesis sebagai respon atas problem aktual. Sebut saja, pada masa kepemimpinan Letkol. H. Umar Harun dikenal motto yang berwawasan ekologis Ngaha Aina Ngoho (makanlah, tapi jangan membabat hutan). Selanjutnya, pada masa Letkol H. Abdul Halim Jafar dikenal motto Bima BARIS (Bersih, Asri, Rukun, Indah, Sejahtera). Sementara itu, di era Letkol H. Adi Hariyanto dikenal motto Bima BERSINAR (Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman, Rapi).

Pada masa kepemimpinan Bima di era reformasi, bermula dariDrs. H. Zainul Arifin (Abuya) dikenal motto Bima IKHLAS sebagai peneguhan identitas masyarakat Bima yang religius yang ditandai dengan munculnya Perda berkarakter syari’ah seperti Jum’at Khusyu, Jilbabnisasi, Program Membumikan Al-Qur’an, dan sebagainya. Dari Abuya berlanjut ke Ferry Zulkarnain (Dae Ferry) dikenal motto Bima AKBAR (Aman, Kreatif, Bersih, Agamis, Ramah) yang semarak dengan gebyar kultural. H. Syafruddin M. Noer yang semula wakil dari Dae Ferry kemudian memegang tampuk kepemimpinan sebagai Bupati untuk sementara waktu jelang Pilkada Bima 2015. Dan figur yang terpilih meraih mandat rakyat selanjutnya adalah Indah Dhamayanti Putri (Umi Dinda) sebagai Bupati Bima periode 2015 sampai sekarang dengan motto Bima RAMAH (Religius, Aman, Makmur, Amanah, Handal).

Merajut Masa Depan, Mengarus-Utamakan Bima Ramah

Visi Bima RAMAH secara tekstual dan kontekstual bisa jadi sebagai anti-tesis dari “Bima Marah” yang terpercik pada perkelahian antar kampung yang seringkali terjadi gara-gara masalah sepele. Senjata diangkat, sesama suku dan agama diganyangi dan diperangi, padahal perilaku itu sungguh bertentangan dengan ajaran Islam dan budaya luhur Mbojo. Ini sangat ironis dan paradoksal. Mengatasi hal itu sebenarnya bukan semata tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan saja, tapi harus didukung dengan kesadaran masyarakat, terutama institusi keluarga sampai unit terkecil seperti RT/RW dan lembaga desa agar mencegah sejak dini gejala yang menjadi faktor korelatif terjadinya kekerasan komunal.

Sudah saatnya “surplus energi” itu dikanalisasi melalui aktivitas-aktivitas yang bersifat produktif dan positif. “Musuh” kita harus ditatap dengan kacamata bening dengan menyalakan radar hati nurani dan menyehatkan akal pikiran. Kita perlu menabuh genderang perang terhadap “musuh bersama” berupa kemalasan dan keterbelakangan, lalu mendorong semangat kerja keras, belajar keras, berpikir maju dan merebut masa depan. Kalau memang kita mengibarkan bendera religiusitas sebagai brand Bima, semestinya etos spiritual itu menjasad dan mewujud dalam prestasi ril di bidang sains dan teknologi, seni dan budaya, bisnis perdagangan, high politics dan tradisi intelektual yang menggelora. Kalau memang kita memijaki filosofi nanluhur, semestinya hal itu mengarahkan perilaku dalam semerbak tata krama yang saling mengharumkan semesta Bima. Sayang seribu sayang, cita masyarakat ideal itu masih “jauh panggang dari api”.

Meskipun begitu, tak ada salahnya kita bercita-cita. Kita punya sumber daya alam melimpah yang menjadi primadona daerah antara lain bawang merah, jagung, ikan tangkap, rumput laut, kuda, sapi, madu, susu kuda liar dan sebagainya. Kita juga punya sumber daya manusia yang bermental petarung. Kita punya modal historis sebagai daerah kesultanan yang kesohor di timur nusantara seperti diakui sejarawan Inggris Peter Carey. Kita juga punya modal historis sebagai daerah maritim, pusat perdagangan sebagai jembatan antar timur dan barat melalui teluk Bima.

Menyejarahkan kejayaan masa silam, tidak lantas membuat kita terlena, apalagi tenggelam dalam kebanggaan semu yang bersifat romantika belaka. Itulah mengapa kita perlu memahami “sejarah sebagai kritik” sebagaimana disampaikan oleh sejarawan Hilmar Farid (kini Dirjen Kebudayaan Kemdikbud RI) dalam pidato kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta pada 10 November 2014, antara lain berkata “…..kita perlu narasi sejarah yang tidak sekadar mengagungkan masa lalu, tapi bisa menggambarkan pergulatan sosial, pergulatan kuasa diantara kekuatan sosial dari masa ke masa…..”.

Merujuk pada sepenggal naskah pidato Hilmar Farid bertajuk “Arus Balik Kebudayaan: Sejarah sebagai Kritik”, kita berkisah tentang kesultanan misalnya, bukan semata kehebatan dan kejayaan masa silam, melainkan mengenai pergulatan kekuatan yang menghadir sebagai kesultanan yang berpengaruh. Kendati memang sah-sah saja kalau sebatas membangkitkan rasa patriotisme, namun yang utama adalah memahami pandangan dunia dan perspektif merekas ehingga bisa eksis. Dari situ pula kita bisa menemukan energi untuk mendesain peta kejayaan di masa mendatang.

Akan tetapi, kalau kita masih memelihara tradisi gelap seperti perkelahian antar sesama, jangankan bergulat di tingkat nasional, pada tataran lokal saja kita sempoyongan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kedamaian dan kebersamaan. Seperti dikatakan Hamdan Zoelva, “Kita memiliki potensi dan kemampuan, jadi kita harus mempergunakan progresifitas ini untuk mempercepat pembangunan daerah, bukan untuk ribut antara yang satu dengan yang lainnya” (kahaba.net, 21 Juli 2016).

Dalam konteks itulah visi Bima “Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal” menjadi relevan, namun memerlukan konsolidasi konseptual agar dapat dibumikan ke dalam realitas kekinian secara sistematis, terukur dan berkesinambungan. Kita sedang menghadapi jagad Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak diberlakukan tahun 2015. Kesepakatan ini membuka iklim persaingan yang dinamis bagi aktor-aktor ekonomi dan bisnis di level ASEAN. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat sentral dalam menghadapi peluang dan tantangan MEA dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar berdaya saing tinggi.

Posisi geografis dan geostrategis daerah Bima yang menghubungkan segitiga jalur pariwisata nasional dan internasional, seperti Pulau Bali (dan Pulau Lombok), Pulau Komodo di NTT dan Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia, maka ke depannya Bima bisa diorbitkan sebagai episentrum pembangunan Indonesia Timur bagian selatan. Festival Keraton Nusantara 2014 yang dipusatkan di Bima, kemudian Dua Abad Tambora Menyapa Dunia 2015 adalah awalan yang baik untuk memasarkan Bima dalam ruang yang mengglobal.

Kini, 2016 dan seterusnya, api itu harus dinyalakan demi cahaya perubahan yang terus berkilau. Ketika berstatus mahasiswa ilmu hubungan internasional (HI) FISIP UNHAS, ada motto energik yang menarik perhatian saya, dan relevan pula kita terapkan untuk menatap tantangan global dengan bepijak pada lokalitas dalam konteks Bima, yakni Think globally, Act locally (GLOCAL). Makna Glocal luas, namun pada intinya adalah seruan untuk berpikir global, berpikir luas, berpandangan dunia, namun berbasis lokalitas, beraksi lokal, bertindak lokal. Dengan cara itulah kita dapat menemukan landasan untuk menjadi pemenang di abad atom ini.

*Penulis adalah Putra Bima – NTB, Alumnus Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS, Makassar, Analis Komunikasi Politik PROCODES Universitas Mercu Buana Jakarta

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *