Oleh: Muhammad Fauzi Ahmad*
Rahim Tanah Bima melahirkan manusia yang memiliki ciri khas tersendiri. Manusia yang keras pendirian, kuat dalam memegang amanah, tangguh dalam memegang teguh jati diri serta berani di atas kebenaran. Rahim Tanah Bima tidak melahirkan manusia pengecut, pecundang dan lari dari kebenaran. Kita disatukan oleh satu darah, satu daerah, satu bahasa, dan satu keyakinan serta satu kepentingan yaitu Bima.
Opini, Kahaba.- Tema tulisan di atas menggambarkan kegalauan saya dan mungkin mewakili kebimbangan sebagian besar rakyat yang hidup ditanah Bima. Sebagai putra yang lahir di Tanah Bima, kebimbangan diatas sangat beralasan, mengingat keadaan dan situasi daerah berada di persimpangan. Mungkin terlalu dini saya mengatakan daerah akan bangkrut, akan tetapi tanda-tanda menuju kebangkrutan itu sudah di depan mata. Kebangkrutan moral, spiritual, ekonomi dan sekaligus kebangkrutan sumber daya alamnya. Perlu kebijakan yang luar biasa dan berani mengambil resiko untuk menangani permasalahan daerah masa kini. Tidak berjalannya secara optimal tugas pokok dan fungsi pemerintahan dalam hal merumuskan kebijakan yang unggul dan melayani rakyat secara prima adalah sumber kebangkrutan sebuah daerah. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berada di tanah Bima mengisyaratkan kepada kita bahwa energi pembangunan masih tersimpan secara powerfull.
Lemahnya penyusunan program pembangunan yang bermuara pada pencapaian skala prioritas menjadi kendala tersendiri bagi percepatan pembangunan di daerah. Hal ini bukan hanya terjadi di tanah Bima, tetapi hampir merata di seantero Sabang sampai Merauke. Semestinya, dikala kita berada dalam keadaan masih tertinggal, diperlukan gerakan bersama untuk menggerakkan ‘turbin-turbin’ sumber daya yang dimiliki dengan melalui partisipasi semua elemen baik pemerintah, akademisi, dunia usaha dan industri, serta komponen civil society lainnya untuk menggerakkan potensi yang masih tertidur di tanah babuju ini.
Gerakan bersama untuk membangun tanah Bima sangat tergantung pada pola dan model komunikasi yang dibangun oleh leadership style yang diperankan oleh pemangku dan pengambil kebijakan yang sedang melaksanakan tugas pemerintahan sekarang. Keberpihakan dan proteksi kepada kepentingan yang lebih besar menjadi faktor kunci keberhasilan program pembangunan daerah. Dibutuhkan aksi nyata dengan program pembangunan yang terencana, berskala prioritas yang dapat mengangkat harkat dan martabat rakyat di tanah Bima baik di bidang sosial, politik, ekonomi dan keamanan yang nantinya bermuara pada kemajuan dan kesejahteraan dalam bingkai nilai-nilai dasar/budaya peradaban (basic value) yang kita anut.
Perencanaan pembangunan daerah yang hanya rutinitas membawa dampak pada lambannya percepatan dan inovasi di berbagai bidang, diperlukan lompatan dan upgrading pemikiran yang dapat ‘membaca’ potensi, peluang, tantangan dan hambatan disertai dengan kemampuan membuat terobosan-terobosan baru yang up to date sehingga perangkat pembangunan yang ada dapat berjalan dalam koridor yang telah ditentukan dengan mengedepankan profesionalitas, efektifitas dan efisiensi.
Ketertinggalan daerah Bima merupakan bukti nyata lemahnya perencanaan strategis bidang-bidang yang semestinya dapat dikerjakan oleh elemen civil society di daerah. Birokrasi di daerah sepertinya ingin memegang semua peran pembangunan, dari pembuatan kebijakan, pelaksana pembangunan sampai hal-hal yang sederhana yang semestinya menjadi ranah publik. Beban daerah terlalu berat, mulai dari beban aparatur yang tambun, beban anggaran yang minim sampai beban pengangguran yang diakibatkan angkatan kerja yang tinggi. Investasi dan penciptaan lapangan kerja baru merupakan kendala tersendiri yang dihadapi oleh daerah Bima. Permasalahan ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan berhubungan satu sama lain dan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondusifitas dan stabilitas keamanan ketertiban daerah, ketersediaan energy, moda transportasi yang memadai, ekonomi biaya tinggi dan minimnya penanaman modal oleh investor di sector rill.
Sebagai suatu penekanan terhadap permasalahan di atas, diperlukan pemetaan potensi, perumusan langkah-langkah strategis yang akhirnya melahirkan beberapa terobosan yang dapat dilakukan oleh daerah untuk menata ulang potensi pembangunan daerah. Pemetaan potensi ini penting, mengingat banyak hal yang menjadi sumber kekuatan kemajuan daerah, tetapi dalam rencana strategis pembangunan daerah tidak mendapatkan prioritas dan porsi yang semestinya. Sementara hal-hal yang belum waktunya menjadi prioritas pembangunan, malah menjadi agenda penting yang harus didahulukan. Kelemahan dalam merumuskan kebijakan strategis menjadikan pembangunan daerah Bima “berjalan di tempat”. Sebenarnya dengan style leadership yang merakyat, menjadikan pemerintah dan pemangku kebijakan memiliki modal dasar kepercayaan dan dukungan yang kuat dari masyarakat yang dipimpinnya.
Dalam Internal pemerintahan diperlukan recovery (perbaikan), pembinaan mental aparatur birokrasi. Perbaikan dan pembinaan mental mutlak dilakukan mengingat tugas pokok dan fungsi pemerintahan adalah bagaimana menjadikan aparatur dapat melayani secara profesional, proporsional, dan memberikan kepastian terhadap hajat dan kepentingan rakyat sebagai stakeholders. Memperbaiki mental aparatur memang bukan sesuatu yang mudah dilakukan, karena berhubungan dengan pola berpikir, sikap profesionalitas dan gaya kepemimpinan yang selama ini cenderung ingin dilayani. Kedepan, aparatur pemerintahan semestinya dapat merepresentasikan diri sebagai ‘pelayan’ bukan lagi sebagai ‘raja’ yang ingin dilayani.
Disamping itu, dalam menghadapi birokrasi yang tambun disebabkan oleh rekrutmen dan pengangkatan pegawai baik itu negeri maupun honorer yang hanya mempertimbangkan kepentingan sesaat serta mengakomodasi kepentingan fatsun politik tertentu. Hal ini dapat berakibat pegawai yang bekerja dalam bidang tugas tidak sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Obesitas birokrasi semacam ini dapat melahirkan pemborosan anggaran pembangunan dan belanja daerah. Diperlukan langkah berani untuk melakukan rekruitmen dan tes ulang terhadap pegawai yang tidak memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya khususnya para pegawai honorer yang direkrut dengan pertimbangan kepentingan politik tertentu itu. Dengan melakukan verifikasi, validasi dan evaluasi kinerja birokrasi di seluruh lini, akan mendapatkan pola dan system yang sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta tata kelola kepemerintahan yang baik.
Diperlukan skala prioritas pembangunan yang disusun dengan mempertimbangkan kemampuan, kekuatan, potensi dan daya dukung sehingga tercapai apa yang menjadi ‘visi besar’ pemerintah daerah yaitu mewujudkan tanah Bima yang agamis, aman, mandiri, sejahter dan berdaya saing. Visi besar ini merupakan cerminan aspirasi dan keinginan masyarakat, dipadu dengan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai. Visi besar ini berisi ‘mimpi-mimpi” masyarakat di tanah Bima yang dapat direalisasikan oleh semua elemen, baik pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan, maupun masyarakat sebagai pelaksana dan penikmat pembangunan. Visi besar ini tidak lagi berisi “angan-angan kosong” yang tidak dapat diaplikasikan dan malah menjadi beban birokrasi. Visi yang berisi keinginan dan aspirasi yang dapat diterjemahkan melalui kebijakan unggulan daerah, memberikan ruang dan waktu kepada segenap rakyat tanah Bima untuk berkreasi, berusaha dan menikmati apa yang menjadi cita-citanya. Dengan begitu, sinergisitas antara apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi rakyat dipadu dengan potensi, kemampuan, serta daya dukung yang dimiliki daerah akan melahirkan kekuatan baru, baik kekuatan di sektor pertanian, peternakan, perikanan maupun politik, ekonomi dan keamanan.
Dalam rangka mencapai “mimpi-mimpi besar” tersebut diperlukan kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah. Faktor keamanan merupakan pertimbangan utama dalam proses berjalannya program pembangunan, pemerintah daerah beserta unsur muspida melalui forum komunikasi pimpinan daerah memiliki komitmen kuat untuk menciptakan dan mempertahankan kondusisifitas keamanan daerah. Dengan meminimalisir gangguan keamanan di suatu daerah, maka proses pembangunan akan dapat berjalan sesuai dengan program-program yang telah direncanakan.
Untuk mamacu laju pertumbuhan pembangunan perekonomian daerah, diperlukan langkah-langkah strategis oleh pemangku kebijakan di tanah Bima. Ketertinggalan jauh dari daerah-daerah lain menjadikan tanah Bima mengalami “stagnasi” dalam berbagai sektor. Kita selalu berada dalam “nomor buncit” dalam hal prestasi pembangunan. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, diperlukan lompatan-lompatan strategis terukur, terencana dan mengakomodasi “ide-ide segar” yang di formulasikan melalui jaring aspirasi dan kemajuan daerah melalui forum pakar, professional, akademisi asli Bima yang ada di luar daerah Bima. Hal ini penting dilakukan, mengingat kelebihan-kelebihan di daerah lain yang sama kultur, potensi dan kemampuannya dan itu berhasil, dapat menjadi pilot project serta contoh yang dapat dikembangkan di tanah Bima. Lompatan-lompatan ide seperti inilah menjadi salah satu terobosan untuk memperkaya, memperkuat visi,misi daerah kedepan. Dengan kata lain, daerah tidak lagi mengandalkan studi banding, perjalanan dinas yang itu hanya formalitas untuk memenuhi pelaksanaan anggaran daerah.
Pemangku kebijakan di tanah Bima semestinya bersikap terbuka, membuka ruang dialogis untuk mengundang pakar, professional, akademisi, praktisi yang berada di luar daerah untuk mempresentasikan kemajuan-kemajuan daerah lain, yang itu dapat diprogramkan di tanah Bima. Keuggulan dan keberhasilan pembangunan yang ada di Jakarta, Jogjakarta, Bandung, Malang, Semarang, Sulawesi, Surabaya maupun daerah-daerah lain di nusantara ini menjadi pertimbangan penting untuk merumuskan skala prioritas pembangunan ditanah Bima kedepan. Visi dan misi besar ini menjadi tanggungjawab bersama seluruh elemen, baik yang ada di tanah Bima maupun rakyat Bima yang berada di luar daerah Bima.
Dan lebih strategis lagi, sebagaimana yang dikemukanan oleh Ir.Rifaid M.Nur, M.Eng., Ph.D dalam buku “Bima dalam Menyongsong Dinamika Global” terbitan KKPMB Malang tahun 2008, Sebagaimana di daerah lain yang permasalahannya masih sama dengan Bima, diperlukan sarana riset untuk memikirkan produk unggulan melalui Dewan Riset Daerah Bima. Lembaga ad hoc ini merupakan salahsatu perangkat sementara beranggotakan pakar, praktisi, professional, akademisi serta elemen lain yang dapat bekerja secara periodik/berkala tergantung kebutuhan daerah guna membantu pemegang kebijakan daerah memikirkan produk yang ingin dihasilkan daerah Bima. Dengan kata lain, lembaga yang bekerja secara ad hoc yang membantu Bupati, DPRD untuk merumuskan kebijakan unggulan, produk unggulan yang menjadi icon kemajuan daerah Bima kedepan.
Dalam mencapai program revitalisasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan diperlukan komitmen semua pihak untuk bersinergi dan bersama-sama memikirkan pola, model dan sasaran akhir yang membawa dampak signifikan bagi kemajuan pertanian, peternakan dan perikanan. Proteksi dan perlindungan terhadap petani, peternak dan nelayan dengan melalui ketersediaan modal, bibit unggul, pupuk, obat-obatan serta kepastian harga pasca panen. Kemudahan dan ketersediaan kebutuhan bagi para petani, peternak dan nelayan mutlak dilakukan dengan memaksimalkan peran dan fungsi Koperasi dan BUMD. Untuk itu, pengawasan, evaluasi distribusi bahan dan hasil pertanian, peternakan dan perikanan oleh pemerintah daerah menjadikan proses revitalisasi sektor tersebut berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Semoga,
wallahu a`lam bishowab.
